JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Presiden Joko Widodo diminta untuk fokus bekerja dengan perencanaan yang matang serta serta tidak sekali-kali melakukan pelanggaran hukum dan perlawanan dengan DPR. Jika peringatan itu diabaikan Jokowi, presiden ke-7 RI itu sangat mungkin dimakzulkan justru di awal pemerintahannya.

Peringatan tersebut disampaikan pengamat politik M. Nasih. "Kita tidak ingin terulang ada presiden dilengserkan di tengah jalan seperti yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid. Tetapi kalau itu terjadi karena kesalahan presiden sendiri, kita tidak bisa mencegahnya," ujar M. Nasih dalam perbincangan dengan TeropongSenayan, Minggu (9/11/2014).

M. Nasih menambahkan, ada gejalan Presiden Jokowi bekerja tidak didasarkan pada perencanaan yang baik serta pijakan hukum yang kuat. Contoh paling nyata adalah kebijakan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KSS).

Program ketiga kartu tersebut dibuat secara 'ujug-ujug' dan tidak punya payung hukum yang kuat. Sejumlah pakar hukum pun mempersoalkan kebijakan itu dan para pembantu presiden memberi penjelasannya simpang-siur. Di sisi lain, kalangan DPR sudah mulai ramai akan mengajukan interpelasi. "Ini ada kecenderungan melanggar konstitusi dan bahaya bagi keberlangsungan seorang kepala negara dan kepala pemerintahan," tambah M. Nasih.

Dia mengatakan Jokowi tidak boleh 'gumawa' dengan basis dukungan massa yang dimilikinya. Sebab, saat ini saja banyak pendukung dan mantan relawan yang mengaku kecewa pada Jokowi terkait dengan rencana kenaikan harga BBM. Lebih dari itu, sejumlah politisi PDIP juga sudah berani kritis dan mulai kecewa pada Jokowi.

Jokowi, masih menurut M. Nasih, berbeda dengan presiden Abdurrahman Wahid yang memiliki basis massa NU sangat kuat. Gus Dur merupakan seorang tokoh politik yang mengakar sejak sebelum terjun berpolitik praktis, dengan menjadi tokoh LSM. Pada era Pak Harto, Gus Dur telah berani mendirikan Fordem.

Dukungan kepada Gus Dur luas, baik dari kalangan intelektual, rakyat bawah, forum lintas agama, dan terutama masyarakat NU. Bahkan dukungan sebagian masyarakat NU cenderung tidak rasional, karena menganggap bahwa Gus Dur adalah waliyullah (kekasih Allah) dan sampai pada derajat weruh sak durunge winarah (tahu sebelum sesuatu terjadi). "Namun, akhirnya Gus Dur juga bisa dilengserkan," tegas M. Nasih. (b)