Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Rabu, 19 Nov 2014 - 18:19:50 WIB
Bagikan Berita ini :
Soal Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Demokrat Malu-Malu Gunakan Hak Interpelasi

10Demokrat 004.jpg
Pengurus F-PD (Sumber foto : Mulkan Salmona)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Fraksi Partai Demokrat belum berani terang-terangan mengusulkan penggunaan hak interpelasi DPR, terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kita kembalikan ke masing-masing anggota DPR RI untuk melaksanakan. Mengajukan hak interpelasi itu ada mekanisme yang mesti ditempuh," kata Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurut Agus, berdasarkan UU MD3, maka pengajuan hak interpelasi sekurang-kurangnyanya diajukan sekitar 25 anggota. "Pengajuan ditujukan kepada Pimpinan DPR dan akan diputuskan di paripurna DPR,” tegas adik ipar Ani Yudhoyono ini.

Karena itu, lanjut Agus, fraksi manapun kalau sama pemikirannya akan mendukung interpelasi tersebut. "Fraksi PD DPR akan menggunakan hak konstitusional DPR untuk mempertanyakan kebijakan kenaikan harga BBM," ucap Agus lagi.

Saat didesak lagi, Agus secara diplomatis mengatakan tergantung perkembangan. "Apakah hak bertanya atau interpelasi, kita lihat perkembangannya nanti," imbuhnya. (ec)

tag: #Ibas  #Herman Khaeron  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...