Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Rabu, 19 Nov 2014 - 18:19:50 WIB
Bagikan Berita ini :
Soal Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Demokrat Malu-Malu Gunakan Hak Interpelasi

10Demokrat 004.jpg
Pengurus F-PD (Sumber foto : Mulkan Salmona)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Fraksi Partai Demokrat belum berani terang-terangan mengusulkan penggunaan hak interpelasi DPR, terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kita kembalikan ke masing-masing anggota DPR RI untuk melaksanakan. Mengajukan hak interpelasi itu ada mekanisme yang mesti ditempuh," kata Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurut Agus, berdasarkan UU MD3, maka pengajuan hak interpelasi sekurang-kurangnyanya diajukan sekitar 25 anggota. "Pengajuan ditujukan kepada Pimpinan DPR dan akan diputuskan di paripurna DPR,” tegas adik ipar Ani Yudhoyono ini.

Karena itu, lanjut Agus, fraksi manapun kalau sama pemikirannya akan mendukung interpelasi tersebut. "Fraksi PD DPR akan menggunakan hak konstitusional DPR untuk mempertanyakan kebijakan kenaikan harga BBM," ucap Agus lagi.

Saat didesak lagi, Agus secara diplomatis mengatakan tergantung perkembangan. "Apakah hak bertanya atau interpelasi, kita lihat perkembangannya nanti," imbuhnya. (ec)

tag: #Ibas  #Herman Khaeron  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...