JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Tudingan terhadap Pemerintahan Jokowi jangan mengacak-acak demokrasi makin kuat. Hal ini terkait larangan Menko Polhukam Tedjo Edhie Purdijanto atas pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali, 30 November 2014. "Biarkan partai politik menentukan sendiri rumah tangga mereka, tanpa intervensi pemerintah," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Siti Zuhro kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu, (26/11/2014)

Guru besar riset LIPI itu menambahkan larangan Menko Polhukam menandakan adanya pengaruh kuat Partai Golkar di Koalisi Merah Putih (KMP).

Golkar, kata Zuhro, berpotensi menjadi ancaman bagi Pemerintahan Jokowi karena sikap kritisnya. Apalagi kandidat yang berpotensi menang adalah kandidat yang kuat pendiriannya pada KMP. "Melalui intervensi itu, pemerintah berharap KMP dapat dibungkam," lanjut dia lagi

Zuhro melihat banyaknya langkah politik Pemerintahan Jokowi yang tidak produktif bagi pengembangan demokrasi dan berlawanan dengan semangat reformasi.

Langkah-langkah politik itu, lanjutnya, antara lain, keberpihakan Menteri Hukum dan HAM pada salah satu kubu di PPP, lalu melantik Gubernur DKI di istana yang menihilkan peran DPRD, dan melarang para menterinya untuk datang ke DPR. "Nuansa politik praktis itu, untuk mengamankan kekuasaan terlihat sangat kental," tutur Zuhro.

Lebih lanjut, Zuhro menambahkan konflik-konflik politik yang melibatkan elit saat ini membuktikan kompetisi dan kontestasi di Pemilu 2014 belum selesai. "Pemilu belum menjadi momen konstitusional untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa," terangnya. (ec)