JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekelompok orang menyatakan keluar dari Komunitas Teman Ahok. Selain takut diciduk KPK, mereka juga mengaku menemukan banyak kejanggalan terkait pendanaan Teman Ahok yang tidak pernah ada habisnya.
Padahal menurut Richard, mantan aktivis Teman Ahok, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, seperti upah bagi para pengumpul KTP, hingga membayar fasilitas-fasilitas lainnya.
“Kalau kita hitung-hitung bisa lebih Rp 2,5 miliar, gampang kok matematikanya, belum ditambah fasilitas rekan-rekan, koran berapa? Biaya operasional berapa?” katanya saat menggelar konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/6).
Oleh karenanya, ia siap menyampaikan dana operasional yang mencurigakan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mengaku curiga dengan dana operasional organisasi tersebut yang jumlahnya mencapai Rp 2,5 miliar.
“Kami berani ungkap ini karena sudah bicara dengan KPK. Kami siap berikan keterangan apabila dibutuhkan pihak berwenang, ada dana sekian terindikasi dari reklamasi. Mereka melakukan penyangkalan bahkan menantang untuk pembuktian, itu terserah mereka,” jelasnya.
Ia menyatakan siap mendukung KPK agar menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprindik) untuk memeriksa Teman Ahok. Bahkan, ia juga siap membeberkan sejumlah data operasional milik Teman Ahok.
Sebelumnya, Paulus Romundo, eks Teman Ahok lainnya juga mengungkap berbagai kebohongan yang dilakukan Teman Ahok, terutama dalam mengumpulkan KTP.
"KTP yang kami kumpulkan kami daparkan dengan bermacam-macam cara antara lain menggunakan data KTP yang dikumpulkan untuk program KKS Jokowi, membeli dari oknum-oknum kelurahan atau RT, barter KTP dengan sesama rekrutan Teman Ahok di wilayah lain, membeli KTP dari beberapa counter pulsa dan cara yang lain," kata Paulus dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).
Alasan lainnya, ia mengaku memilih keluar dari komunitas Teman Ahok karena takut tersangkut kasus korupsi terkait aliran dana Rp30 miliar kepada Teman Ahok yang belakangan ramai diberitakan. Uang haram itu disebut merupakan aliran dari Proyek Reklamasi Teluk Jakarta.
Oleh karenanya, ia meminta maaf kepada masyarakat yang kartu tanda penduduk (KTP) nya disalahgunakan.
"Kami mohon maaf pada orang-orang yang tidak tahu KTP nya kami serahkan ke Teman Ahok," jelasnya. (iy)
