Opini
Oleh Michael Hartanto (Ketua DPM STIAMI, anggota FL2MI) pada hari Minggu, 04 Jan 2015 - 22:36:18 WIB
Bagikan Berita ini :

Masa Reses Bukan Masa Berlibur

12michael hartanto-STIAMI.jpg
Michael Hartanto, ketua DPM STIAMI, dan anggota FL2MI (Sumber foto : Dok/TeropongSenayan)
Teropong Juga:

Dasar Hukum pelaksanaan reses adalah UU No 32 Tahun 2004 yang menjadikan reses sebagai tugas konstitusional. Reses juga bukanlah masa berlibur untuk para anggota dewan, melainkan kembalinya anggota Dewan kepada konstituennya. Masa reses adalah masa di mana anggota dewan menyerap seluruh keluhan, aspirasi, dan saran yang ada di daerah pemilihan anggota dewan tersebut.

Pada implementasinya, masa reses yang diperoleh para anggota Dewan menurut saya adalah terlalu lama. menampung aspirasi pada suatu dapil (daerah pemilihan) tidak membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga para anggota Dewan yang memiliki sisa waktu reses yang cukup lama menggunakan sisa waktu reses tersebut untuk berleha-leha.

Lalu mengingat soal anggaran yang diberikan, apakah besarnya anggaran tersebut mencukupi untuk terlaksananya reses, ataukah berlebihan? anggaran diberikan kepada anggota Dewan dengan tujuan awal melakukan reses disulap menjadi acara liburan keluarga, dan laporan reses pun dimanipulasi. Dan setelah masa reses berakhir, apakah seluruh aspirasi disampaikan dan dilaksanakan?

Saya berpendapat bahwa reses adalah tidak efektif, dan saya juga menyatakan tidak setuju dengan durasi dan anggaran yang diberikan kepada anggota Dewan dalam pelaksanaan reses.

Sudah kita temui penyalahgunaan masa reses oleh anggota Dewan sebelumnya seperti DPRD Mojokerto(2012). Apabila reses dihapuskan, celah-celah penyalahgunaan anggaran akan tertutup. Dan dengan pengalokasian dan penggunaan yang tepat maka pembangunan bangsa indonesia ini akan lebih terlaksana dengan baik. (b)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #Mahasiswa kritisi kunker DPR bukan masa liburan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Mentalitas Kasino

Oleh Ahmadie Thaha (Pengaruh Pesantren Tadabbur al-Qur'an)
pada hari Selasa, 05 Nov 2024
Dalam dunia yang penuh dengan mimpi-mimpi besar, mungkin ada di antara kita yang membayangkan Indonesia sebagai Tanah Air yang tenteram, adil, dan sejahtera. Tapi tunggu dulu. Ternyata, harapan itu ...
Opini

Tidak Ada Kerugian Negara Dalam Pemberian Izin Impor Gula 2015: Ilusi Kejagung

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong telah menyalahgunakan wewenang atas pemberian izin impor Gula Kristal Mentah tahun 2015 kepada perusahaan swasta PT AP, sehingga merugikan keuangan ...