JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputeri terkait pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) utamanya pada sejumlah konglomerat yang tersangkut kasus BLBI.

"Ketua KPK harus lakukan itu karena jumlah kerugian negara sangat besar sekitar Rp 600 triliun. Ini lebih dahsyat dari kasus Century, Hambalang dan sebagainya," kata Ruhut di Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Menurut mantan politisi Partai Golkar itu, setelah Mega dimintai keterangan, maka langkah selanjutnya KPK harus segera menangkap dan memeriksa semua konglomerat yang menerima BLBI.

Ruhut menilai ada perlakuan yang tidak adil. Satu sisi menteri-menteri Mega yang terkait pemberian SKL BLBI sudah diperiksa semuanya, namun konglomerat yang ngemplang BLBI malah tak disentuh. "Itu tidak fair, apalagi mereka (konglomerat penerima BLBI, red) juga curang. Setelah dapat SKL, malah membuy back aset-asetnya yang telah disita negara," ungkap dia.

Anggota Fraksi Partai Demokrat itu mengaku heran, karena konglomerat hitam itu seolah dibiarkan aman. "Padahal, selain merampok dana BLBI, mereka juga ngemplang pajak yang jumlah besar. KPK harus beresi kasus ini, jangan sampai gajah yang ada dipelupuk mata tak terlihat, tapi semut di seberang lautan malah jadi perhatiannya,’’ pungkas Ruhut.

Dalam kasus BLBI, KPK baru-baru ini telah memeriksa mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Ia mengaku dimintai keterangan terkait sidang kabinet era Presiden Megawati Soekarnoputri yang membahas penerbitan SKL BLBI. Selain itu, lembaga antirasuah tersebut juga memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2001-2004, Dorojatun Kuntjoro Jakti.(yn)