JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Panglima Lapangan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Munarman membantah anggapan bahwa 'Aksi Bela Islam' jilid III bertujuan mengkudeta Presiden Joko Widodo.

Menurut Munarman, isu tersebut sungguh tidak masuk akal, lantaran yang berhak melakukan kudeta adalah militer yang memiliki senjata, dan bukan massa aksi.

Aksi Bela Islam III ini, tutur dia, hanya meminta adanya penegakan hukum dengan dilakukannya penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

"Kalau ini dikatakan kudeta? Saya jelaskan definisi kudeta itu militer pakai senjata. Justru kalau kita liat ga ada satupun kekuatan bersenjata, kudeta itu kan dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri," kata Munarman di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11/2016).

Jadi, tegas Munarman, bila pemerintah merasa takut dengan Aksi Bela Islam III karena dianggap akan mengkudeta, maka hal tersebut menunjukkan kalau pemerintah salah. Padahal, mengemukakan pendapat dimuka umum telah dijamin oleh konstitusi.

"Jadi tidak boleh ada larangan. Konstitusi dan undang-undang menjami kebebasan berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat," jelasnya.(yn)