Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Selasa, 20 Jan 2015 - 19:27:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraksi PKB Dapat Jatah 5 Kursi Pimpinan di AKD

12Siti Masrifah (eko) (3).JPG
Siti Masrifah (Sumber foto : Eko S Hilman/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR dipastikan mendapat jatah lima kursi pimpinan di alat kelengkapan dewan (AKD), setelah melalui hasil kesepakatan di internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Untuk (wakil ketua) Komisi II mas Lukman Edy, (wakil ketua) Komisi IV pak (Ibnu) Multazam, (wakil ketua) Komisi VII pak Zairullah (Azhar), (wakil ketua) Komisi VIII mas Fathan dan wakil ketua Banggar mas Jazil (Jazilul Fawaid). Jadi, total empat Komisi dan satu di badan," sebut Wakil Ketua Fraksi PKB Siti Masrifah kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (20/1/2014).

Sebelumnya, rekan Siti sesama anggota Fraksi di PKB Lukman Edy mengatakan, jatah AKD bagi KIH telah dibagi secara proporsional. "Sudah. Dibagi secara proporsional," ujar Wasekjen PKB tersebut di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 19 Januari 2015.

Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Hebat mendapat jatah 21 kursi pimpinan di alat kelengkapan dewan (AKD) pasca islah KIH-KMP di Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh kursi sudah dibagi secara proporsional di antara partai-partai KIH.(yn)

tag: #PKB  #AKD  #DPR  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...