JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Menteri ESDM Sudirman Said akhirnya setuju PT Freeport Indonesia membangunan smelter di Papua. Tak hanya itu, perusahaan asal Amerika itu juga wajib memprioritaskan masyarakat dan pemerintah Papua.

Kesepakatan ituy tercapai setelah Menteri Sudirman rapat kerja dengan Komisi VII DPR yang panas dan hujan pertanyaan yang menyoal materi renegosiasi Kontrak Karya Freeport. Sudirman tak ada kata lain memenuhi tuntutan anggota DPR.

"Gimana pak menteri kalau ini kita ambil keputusan. Setuju atau tidak," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha dalam memimpin rapat kerja dan dihadiri pula oleh 25 anggota Komisi VII lainnya dari sepuluh fraksi.

"Setuju pak ketua," ujar Sudirman Said yang didamping oleh jajarannya dari BPH Migas dan SKK Migas, di gedung Nusantara I DPR, Jakarta, (27/1/2015).

Selain soal Freeport, Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM menyampaikan program detailnya tentang peningkatkan cadangan BBM jangka pendek dari 21 hari menjadi 30 hari dari jangka waktu 5 tahun menjadi 60 hari, termasuk grand desain dan roadmap pembangunan kilang baru.

"Ini sangat penting pak menteri, rakyat butuh kepastian. Kalau pak menteri kerja sungguh-sungguh," tandas Satya Yudha.

Satya menegaskan kepada Sudirman Said untuk segera renegosiasi kontrak karya mengingat perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) sudah terlampaui.

"Kami minta menteri ESDM menuntaskan berbagai permasalah yang menjadi kendala dalam FTP tahap I dan II 10.000 MW, dan juga grand desain pembangunan listrik 35.000 MW," tutupnya.(ris)