Untuk kedua kali dalam seminggu ini, cara-cara preman dipertontonkan oleh kolaborasi antara pihak yang berkuasa di Indonesia dan para pendukungnya.

Yang pertama adalah penerbitan Perppu 2/2017 yang memberikan hak kepada pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang dicapnya sendiri anti-Pancasila. Yang kedua adalah hasil paripurna DPR, dini hari Jumat (20 Juli 2017), yang mensahkan UU Pemilu, yang berintikan Presidential Threshol (PT) 20%. Sekadar informasi, PT 20% merupakan upaya murahan untuk melanjutkan masa jabatan Jokowi di pilpres 2019.

Kedua peristiwa ini didalangi oleh Preman Demokrasi Indonesia (PDI). Yaitu, kekuatan gabungan antara elit pemerintah dan parpol-parpol pendukungnya. Kekuatan gabungan ini jelas merupakan koalisi licik yang akan menghancurkan Indonesia. Kekuatan gabungan ini sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya dari preman-preman jalanan.

Preman jalanan masih bisa diatasi dengan kebijakan khusus, sedangkan PDI tidak mudah dihadapi karena mereka memiliki legitimasi, memiliki pasukan intimidasi, dan kekebalan hukum selain juga menyediakan imbalan untuk para pengekor. Preman jalanan tidak memiliki aktor-aktor intelektual, sedangkan PDI terdiri dari orang-orang terdidik dan terlatih. Mereka duduk di pemerintahan dan parlemen. Mereka semua paham konstitusi dan hukum.

Mereka lihai melakukan teror yang "tak berasa teror" terhadap lawan-lawan mereka. Mereka bisa mengintimidasi siapa saja yang mereka anggap sebagai penghalang jalan.

Dalam episode terbaru dini hari tadi, kelihatan jelas posisi parpol-parpol yang terintimidasi dan yang terbeli. PPP yang diketuai oleh Romahurmuziy mengekor koalisi karena si pemimpin punya masalah. Yang lain-lainya membebek karena kepentingan pribadi atau agenda terselubung. Ini ditunjukkan oleh pimpinan PKB, Hanura, NasDem, dan Golkar.

Inilah yang sedang kita hadapi. Premanisme berkostum dinas yang diprakarasi oleh Preman Demokrasi Indonesia.

Mereka berpenampilan necis dan mengendarai mobil dinas mewah. Di dada mereka tersemat lambang kekuasaan. Mereka melakukan apa saja atas nama demokrasi. Tetapi, niat dan tujuan mereka bisa dengan mudah terbaca: yaitu keinginan untuk menjadikan rakyat Indonesia memiliki pikiran dan akhlak seperti mereka.

Preman Demokrasi Indonesia memecah-belah rakyat. Dan itu sudah hampir berhasil. Tetapi, mereka sangat keliru. Sebab, sebagian besar rakyat tidak seperti mereka. Rakyat akan taat asas, taat konstitusi, taat hukum. Rakyat tidak akan menerima cara-cara preman yang mereka tunjukkan.

Rakyat akan menghentikan mereka dengan akal sehat, melalui mekanisme demokrasi yang tidak diakal-akali. Demokrasi yang bebas dari premanisme. Rakyat akan mempersilakan koalisi kelicikan ini keluar dari kekuasaan. Dengan cara yang elegan, bukan dengan cara-cara kotor seperti yang mereka lakonkan.

Dengan bahu-membahu, rakyat akan membersihkan politik Indonesia dari preman demokrasi. Rakyat akan memulihkan kehormatan demokrasi. Rakyat akan menghukum mereka melalui kotak suara.

Rakyat akan menyingkirkan mereka melalui pemilihan umum 17 April 2019. Koalisi keculasan antara elit penguasa dan partai-partai pendukungnya, akan diruntuhkan oleh kekuatan rakyat, the people’s power.(*)