JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Arogan. Itulah penilaian Nico Harjanto atas Keputusan DPRD DKI Jakarta menggulirkan hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Mestinya sebelumnya harus melewati hak bertanya lebih dahulu.

"Ini yang harus kita kritisi, kenapa mereka langsung menggunakan hak angket. Ini mencerminkan proses politik yang tidak bagus dan arogan," kata Nico kepada TeropongSenayan, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2015).

Menurut Nico, hak di DPRD DKI itu sebenarnya ada tingkatanya. Jika memang ditemukan banyak masalah mungkin harus menggunakan hak interplasi dahulu (hak bertanya). Setelah itu jika pertanyaan dirasa kurang memuaskan, maka digunakan hak berikutnya (yaitu hak angket-red) untuk melakukan tindakan peyelidikan.

"Tapi ini tidak terjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI langsung mengunakan hak angket," katanya.

Nico berpendapat langkah Ahok untuk membongkar dana siluman di anggaran DPRD DKI salah satu bentuk pelajaran dan perlawanan Ahok. Agar legislatif daerah tak semena-mena.

"Saya kira itu salah satu bentuk perlawan Ahok dan pembelajaran para pimpinan DPRD agar tidak semena-mena mengunakan haknya," katanya.

Jadi kata Nico, bentuk perlawanan Ahok sangat bagus, agar DPRD DKI bisa belajar. "Hak itu harus diikuti rasa akuntabel dan tanggungjawab pada rakyat," pungkasnya.

Menurut Nico, DPRD DKI merasa menjadi penguasa di Jakarta. Padahal sebagai parlemen daerah tugas mereka antara lain melakukan pengawasan. Tugas eksekutif memang menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

"Mereka tidak bisa menemukan akar masalahnya, tidak bisa memproses pengawasan yang menjadi tugasnya," ujar Nico. Mustinya DPRD bisa mengawasi sarana transportasi publik di ibu kota yang masih belum bagus dsbnya.(ris)