JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) mengevaluasi PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Sebab, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Yudha, saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/92/2017), harga saham perusahaan plat merah tersebut terus anjlok.

"Sebaiknya segera dilakukan evaluasi dari Kementerian BUMN dan ESDM, karena banyak faktor yang membuat anjloknya harga saham," ujarnya.

Menurut politisi Golkar ini, hal tersebut harus segera dilakukan, mengingat PGN merupakan salah satu harapan untuk menyumbang kas negara.

"Kita meminta kepada pemerintah untuk menyoroti faktor apa yang membuat hal itu terdasi," jelasnya.

Apalagi, bahan baku dan bahan lain yang bisa dijual di PGN sangat banyak. Namun, sayang disayangkan bila semuanya tak bisa terjual.

"Siapapun Presiden Direkturnya, kalau punya banyak bahan baku dan mineral tapi tak terjual, pasti akan mengalami penurunan," tandas Satya.

Harga saham PT PGN diketahui menurun. Malah, dalam tempo lima hari, para investor merugi Rp380/lembarnya.

Kata Ketua Forum Jurnalis Jakarta, Ahmad Yuslizar, penurunan kinerja PGN sudah sejak lama, karena dari kisaran Rp6.000-an/sahamnya menjadi Rp2.000/saham pada 4 September kemarin.

"Hampir pasti PGN menuju Rp1.000/saham atau bisa kurang dari itu," yakinnya.

Yos, sapaannya, pun menyesalkan hal ini luput dari perhatian berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terlebih, sambung dia, kasus Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Lampung sudah masuk Kejaksaan dan dikabarkan nyaris tidak beroperasi sejak 2014.

"Jika memang demikian kondisinya, direksi PGN semestinya mencontoh manajemen Petronas yang berani mengabil keputusan sulit demi melindungi pemegang sahamnya," tegasnya.

"Ratusan juta dolar loh investasinya. Belum lagi biaya operasi tahunannya yang mencapai lebih dari seratus juta dolar," tutup Yos. (icl)