Opini
Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 07 Mar 2015 - 19:36:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Isu Bali Nine Jangan Untuk Alihkan Kasus Politik Lainnya

73Nico Haryanto1.jpg
Nico Haryanto-sahlan (Sumber foto : Sahlan Ake/TeropongSenayan)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Penundaaneksekusi mati gembong narkoba Bali Nine diharapkan tidak dijadikan komoditas politik antara pemerintah Indonesia dan Australia."Waktu pelaksanaan hukuman mati itu harus dipertimbangkan sesuai kepentingan nasional. Jangan sampai ini menjadi komoditas politik," kata Direktur Populi Center Nico Harjanto di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat (07/03/2015).

Menurut Nico, hal ini bisa memunculkan sentimen politik luar negeri yang berimplikasi langsung pada hubungan kerja sama dengan kita. "Mestinya, pemerintah menempatkan dalam kerangka yang lebih luas lagi dengan mencari optimalisasi kepentingan nasional di dunia internasional," ungkapnya.

Di satu sisi, kata Nico, kebijakan hukuman mati menunjukkan sebuah ketegasan Presiden Jokowi dan di satu sisi keputusan ini menjadi sarana pengalihan isu yang sebagaimana diketahui akhir-akhir ini dipertontonkan dengan kasus KPK dan Polri."Jangan sampai isu hukuman mati menjadi pengalihan isu kasus KPK dan Polri," pungkasnya.(b)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #bali nine  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Rasionalitas Warga Waras

Oleh Beathor Suryadi
pada hari Jumat, 06 Jun 2025
Seorang tokoh nasional mengaku memiliki ijazah sarjana yang terbit pada 1985. Namun, skripsinya baru dibuat pada 2018. Dugaan pemalsuan itu semula luput dari perhatian publik. Ijazah cukup ...
Opini

MENDENGAR OBAMA YANG MENDUKUNG HARVARD UNIVERSITY, MELAWAN DONALD TRUMP

Barack Obama bukan hanya mantan Presiden Amerika Serikat. Ia juga alumni Fakultas Hukum Universitas Harvard. Ketika saya membaca pernyataan publik Obama yang membela kebebasan akademik dan ...