JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Peryataan Aung San Suu Kyi yang disiarkan televisi secara nasional di Myanmar belum lama ini dianggap belum menunjukkan itikad baik untuk secepatnya menghentikan krisis Rohingya.
Hal itu disampaikan Sukamta selaku Direktur Crisis Center For Rohingya (CC4R) PKS. Apalagi, lanjut dia, sehari sebelumnya Jenderal Min Aung Hlaing Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar malah menyalahkan kaum Rohingya atas krisis yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi ke Bangladesh.
"Ini menjelaskan bahwa pihak-pihak berkuasa di Myanmar terlihat secara sengaja ingin menghilangkan Etnis Rohingya dari negara bagian Rakhine dan terkesan membiarkan kondisi buruk yang ada," kata Sukamta saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Menurut Sukamta, langkah diplomasi Indonesia dan juga tekanan Internasional belum juga mampu menghentikan kekerasan yang terjadi. Hingga detik ini pantauan CC4R PKS melalui saluran media massa internasional masih mendapatkan kabar pembakaran rumah-rumah penduduk dan pembunuhan terhadap warga Rohingya.
"Seluruh media internasional mengabarkan situasi seperti "neraka" yang menimpa Etnis Rohingya di Rakhine, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, ini sungguh sangat menyedihkan. Dan tentu sangat wajar jika kita kecewa dengan Aung San Suu Kyi sebagai penerima Nobel Perdamaaian," jelasnya.
Anggota Komisi I DPR ini lebih lanjut menjelaskan, bahwa saat ini langkah paling penting yang masih diharapkan adalah Sidang Majelis Umum PBB yang akan dilaksanakan pada Kamis (21/7/2017).
Forum yang sangat strategis ini diharapkan mampu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mendesakkan Resolusi Majelis Umum PBB.
"Ada 3 hal penting yang kita harapkan bisa menjadi Resolusi Majelis Umum PBB, pertama bahwa krisis yang menimpa Rohingya adalah Genosida dan untuk itu semua yang terlibat di dalamnya adalah penjahat kemanusiaan yang harus dibawa ke pengadilan Internasional," paparnya.
"Kedua, segera dilakukan penerjunan pasukan perdamaian PBB untuk menghentikan kekerasan yang terjadi dan ketiga kewajiban Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya," tuturnya.
Direktur CC4R PKS ini menyatakan jika Sidang Majelis Umum PBB kali ini gagal membuat resolusi yang tegas soal Rohingya, maka dirinya khawatir tahun depan sudah tidak ada lagi warga Rohingya yang tersisa di Myanmar. (icl)
