JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Sikap dan ketegasan Presiden Jokowi makin dipertanyakan. Karena perang terhadap para koruptor makin tidak jelas. "Ketika tindak kriminalisasi thdp KPK belum usai, Menhukham mau memberi bonus remisi utk para koruptor. Welehweleh. Ke mana Jokowi?," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris dalam akun twitter@sy_haris, Senin (16/3/2015).
Guru besar riset ini meminta arah kerja Menkumham perlu diperbaiki. "Orientasi kerja para menteri, termasuk Menhukham Yasonna Laoly, mestinya memperbaiki yang salah & keliru, bukan mengubah yang sudah benar," tambahnya.
Jika korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, lanjut Syamsuddin, mestinya konsep pembinaan napi koruptor tidak sama dengan narapidana umum seperti maling ayam dan pencuri motor. "Demokrasi kita tidak akan lebih baik jika penegakan supremasi hukum hanya berhenti sbg gincu pemerah bibir para elite politik," imbuhnya. (ec)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #Remisi Untuk Koruptor
