JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Lebih dari 500-an mahasiswa di Bandung, Senin (16/3/2015) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Dalam aksinya para mahasiswa yang berasal dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jawa Barat itu mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang buruk.
Para mahasiswa juga memampang spanduk besar berupa 'Surat Peringatan' (SP) pertama untuk Jokowi-JK. Melalui SP itu, mahasiswa menuntut pemerintah mengembalikan subsidi BBM, menurunkan harga berbagai barang kebutuhan pokok, menstabilkan nilai tukar rupiah, serta menasionalisasikan aset negara.
Pengamat politik dari FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi menilai, para mahasiswa itu turun karena sudah tak tahan menghadapi situasi sosial-ekonomi yang makin memburuk di era pemerintahan Jokowi-JK.
"Isu yang mereka usung soal kenaikan harga dan pengembalian subsidi BBM sangat relevan dengan apa yang dirasakan masyarakat. Jadi, momentum aksi mereka pas sekali," ujar Muradi saat dihubungi TeropongSenayan, Selasa (17/3/2015).
Sejak pemerintahan Jokowi-JK berkuasa Oktober 2014 lalu, baru kali ini ada gerakan protes dari mahasiswa yang cukup massif. Sebelumnya ada aksi di Jakarta yang cukup menyita perhatian publik yaitu soal dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, karena isunya terlalu elit, mahasiswa tak terusik dengan isu tersebut.
Kini di tengah situasi ekonomi yang memburuk yang ditandai dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, mahasisa bergerak. Lalu, mengapa mahasiswa Bandung yang memulai gerakan itu setelah selama ini mereka dan mahasiswa di daerah lain 'tidur'?
"Mahasiswa di Bandung merasa harus memulai gerakan itu karena mereka punya beban historis," papar Muradi.
Dalam sejarahnya, lanjut Muradi, mahasiswa di Bandung selalu menjadi pelopor gerakan seperti yang terjadi pada tahun 1996, 1997, 1998, atau jauh sebelum itu pada tahun 1966, 1974 sebelum muncul gerakan Malari yang dipelopori Hariman Siregar.
Selain faktor sejarah, cerita dia, gerakan mahasiswa di Bandung ini juga karena bacaan sosial mereka. Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa di tatar Sunda itu merasa tidak bisa diam begitu saja menghadapi berbagai kesulitan masyarakat akibat pemerintahan yang tidak mampu memperbaiki keadaan.
Muradi mengakui, gerakan mahasiswa di depan Gedung Sate itu juga bersinergi dengan unsur partai politik seperti PKS dan Gerindra. Dukungan dari sejumlah aktivis KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) memperlihatkan adanya sinergi dengan elit PKS.
"Tapi sejauh ini gerakan mereka masih steril dari kepentingan elit politik," papar Muradi.
Lalu, apakah aksi mahasiswa di Bandung ini akan membesar dan meluas diikuti oleh mahasiswa di daerah lainnya?
"Akan sangat tergantung pada respon Jakarta baik pemerintah. Kalau pemerintah atau DPR segera merespon, gerakan ini akan menjadi prematur," tukas Muradi yang juga mantan aktivis dan pernah menjabat Koordinator Forum Mahasiswa Bandung '98, aliansi 85 kampus se-Bandung Raya.(yn)
