JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Fraksi Partai Golkar mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK agar tidak menggunakan kekuasaan sewenang-wenang. Pasalnya, penyelenggaraan negara harus tunduk kepada perundangan-undangan yang mengaturnya.

"Negara dilaksanakan atas dasar perundangan yang harus di junjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Negara tidak dapat menerapkan kekuasaannya dengan sewenang wenang!," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Ade yang tengah memimpin rapat koordinasi Fraksi Partai Golkar di ruang rapat fraksi menegaskan jika kekuasaan dijalankan dengan sewenang-wenangnya sendiri atau seenaknya maka cepat atau lambat negara hancur. Karena perundang-undangan tak ditaati dan aturan rusak.

Untuk itulah politisi asal Purwakarta, Jawa Barat ini mengingatkan bahwa tidak ada pihak manapun atau siapapun yang bisa seenaknya mendesak ingin melakukan perombakan terhadap alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR yang sudah disahkan. Sebab fraksi dan AKD adalah institusi resmi.

"Alat kelengkapan dewan adalah sebuah institusi yang masing-masing fihak harus bisa menjaga dan menghormati kelembagaan dan exsistensinya," tagas Ade Komarudin yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil munas Bali ini. Dia minta semua pihak saling menahan diri.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Ade Komarudin. Selain Sekretaris FPG Bambang Soesatyo juga hadir para pimpinnan dan anggota FPG. Antara lain Azis Syamsuddin, Meutya Hafidz, dan Ferdiansyah. Rapat membahas isu-isu penting yang berkembang belakangan ini.(ris)