Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 23 Mar 2015 - 15:11:43 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraksi PDIP Minta DPR Kembalikan Surat Presiden

93Masinton Pasaribu PDIP.jpg
Politisi PDIP Masinton Pasaribu (Sumber foto : 4.bp.blogspot)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) minta DPR mengembalikan surat Presiden Joko Widodo mengenai Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kepala Polri mengantikan Komjen Pol Budi Gunawan.

"Kita minta pimpinan DPR mengembalikan surat (pengusulan nama kapolri baru) itu dan meminta Presiden melantik (calon Kapolri Budi Gunawan) agar tidak mengacaukan ketatanegaraan kita," kata Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/03/2015).

Anggota komisi III ini beralasan bahwa pengajuan BG sebagai Kapolri sudah sesuai UU kepolisan salah satunya DPR sudah melaksanakan fungsi uji kelayakan dan paripurna DPR menyetujui komjen BG untuk dilantik presiden.

"Berdasarkan UU presiden harus melantik bukan mengganti atau mengusulkan nama baru," ujarnya.

Masinton menambahkan bahwa soal pertimbangan status tersangka BG sudah clear, karena hasil praperadilan proses penetapan tersangka BG tidak sah.

"Presiden tidak memiliki landasan hukum mengganti calon kapolri (BG) yang sudah ditunjuk," pungkasnya.(al)

tag: #Fraksi PDIP  #Masinton Pasaribu  #Badrodin Haitin  #Kapolri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...