JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra mengatakan keputusan Menkumham dampaknya sangat luas bagi politik dan sosial. Jadi wajar jika keputusan Menkumham yang kontroversial tentang partai politik membuat DPR melakukan hak angket.

"Putusan menkumham dampaknya sangat luas bagi kehidupan politik dan sosial, karena di daerah-daerah sangat berbeda dengan pusat. Wajar jika dilakukan hak angket," kata Yusril di ruang Fraksi Golkar DPR, Jakarta Rabu (25/03/2015).

Kendati demikian, Yusril mengungkapkan, sah atau tidaknya hak angket DPR untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tergantung penerimaan di sidang paripurna nanti.

"Dalam hak angket akan terungkap banyak hal tentang latarbelakang dikeluarkannya SK Menkumham, adakah keterlibatan atau intervensi politik. Itu dapat dilakukan dan itu harus sudah dilaksanakan," ungkapnya.

Yusril menerangkan, panitia hak angket bertindak seperti Jaksa, seperti penyidik, untuk mengali-gali fakta-fakta sampai pada kesimpulan, sebagai angket Century beberapa tahun lalu.

"Panitia hak angket seperti penyidik dan menggungkapkan fakta-fakta yang ada," ungkapnya.

Yusril juga mengaku heran atas keputusan Menkumham terkait PPP dan Golkar. Sebab keputusannya telah menjadikan suasana politik tidak stabil. Mestinya kata dia, pemerintah tidak membiarkan semua ini terjadi.

"Saya heran dengan pemerintah membiarkan masalah ini terjadi, sehingga terjadi hak angket DPR untuk Menkumham, seharusnya pemerintah ciptakan politik yang stabil," paparnya. (iy)