JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak hanya berimbas pada kebutuhan pokok naik, tetapi membuat jumlah orang miskin terus meningkat.

Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay minta pemerintah, dalam hal ini kementerian sosial, diminta untuk segera melakukan langkah-langkah antisipatif. Terutama untuk segera melakukan verifikasi data kemiskinan yang ada.

"Setelah validasi data dilakukan, kementerian sosial diharapkan dapat segera mendistribusikan bantuan melalui program kartu keluarga sejahtera (KKS) yang sudah diprogramkan. Begitu juga program-program lainnya, seperti penambahan penerima program keluarga harapan (PKH)," kata Saleh dalam siaran persnya yang diterima TeropongSenayan, Senin (30/3/2015).

Anggota Fraksi PAN ini mengungkapkan, di dalam APBN-P, Komisi VIII telah menyetujui penambahan alokasi anggaran kurang lebih Rp14 Triliun untuk program-program pengentasan kemiskinan di kemensos. Untuk program KKS saja telah disetujui pendistribusiannya untuk 3 bulan. Begitu juga penambahan penerima program keluarga harapan.

"Dengan kenaikan BBM yang tiba-tiba seperti ini, program-program jaringan pengaman sosial sepertinya harus segera dieksekusi. Diharapkan, program-program itu dapat mengurangi dampak kenaikan BBM bagi masyarakat miskin. Setidaknya, mereka bisa menyesuaikan diri untuk masa tiga bulan ke depan," katanya.

Selain itu, kata Saleh, program-program lain seperti KUBe (kelompok usaha Bersama), RTLH (rumah tidak layak huni), dan lain-lain juga sebaiknya segera diimplementasikan.

"Program-program itu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Penciptaan lapangan kerja sangat penting dalam suasana seperti ini. Selain untuk meringankan keluarga sasaran, penciptaan lapangan kerja juga diyakini akan berdampak langsung bagi masyarakat di sekitarnya," ujarnya.(al)