Sepertinya Jokowi Sudah mulai kalap dengan ketidakmampuannya menarik investor dari luar negeri untuk berinvestasi di sektor pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Indonesia seperti tol laut, transportasi kereta api di Kalimanatan dan Papua serta pelabuhan-pelabuhan, jalan tol serta airport dan pembangkit listrik. Hal ini tergambar dari hasil kunjungan JK ke Jepang dan kemudian dilanjutkan kunjungan Jokowi ke Korea Selatan, Jepang dan China yang cuma menghasilkan kertas-kertas komitmen dari investor ketiga negara tersebut yang belum tentu akan mereka realisasikan untuk berinvestasi di Indonesia

Sebab berbagai analis investasi di luar negeri sudah sangat hapal dan mengetahui bahwa ucapan Jokowi untuk jaminan investasi tidak akan terbukti, dan country risk untuk berinvestasi di Indonesia selama dipimpin oleh Jokowi tidak seperti harapan bagi para investor luar negeri. Artinya Jokowi minus dalam Hal dipercaya oleh investor asing dan para pemain pasar. Ini terbukti dengan makin tidak terkendalinya nilai kurs dollar, kenaikan harga-harga barang dan jasa serta capital flight sedikit demi sedikit yang jumlah cukup besar juga, serta tidak dihiraukannya oleh perusahaan multinasional berorientasi ekspor terhadap kebijakan menempatkan dan pembukaan LC ekspor di bank-bank nasional.

Percaya tidak percaya, Jokowi sudah tidak dipercaya oleh dunia bisnis dunia dan Jokowi telah membawa perekonomian Indonesia masuk dalam situasi ekonomi turbulensi. Dari kata turbulensi, maknanya adalah situasi yang tidak stabil, mengacak, dan mengarah pada bentuk chaostic, dan situasi ini semakin menjadi dengan kisruh internal di tubuh DPR RI yaitu Fraksi Golkar dan ketidakpercayaan Megawati dan JK terhadap Pemerintahan Jokowi yang seenak udelnya telah melanggar berbagai aturan UU dan ketatanegaraan.

Hari ini dengan entengnya Jokowi yang didukung OJK ingin membobol dana pensiun milik PNS, TNI- Polri dan Buruh dengan memerintahkan Taspen dan BPJS untuk menginvetasikan dana pensiun tersebut pada sektor infrastruktur jangka panjang yang rawan dengan raibnya dana pensiun tersebut, karena investasi infrastruktur yang sangat beresiko yang dibungkus dengan investasi pada Efek Beragun Aset ( EBA) dari Kntrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Rencana penggunaan dana pensiun untuk investasi dengan EBA ini diakibatkan karena hasil Fund Raising Jokowi ke Jepang, China dan Korea Selatan cuma menghasilkan komitmen investasi sebesar 71 milyar US Dollar, yang tidak jelas dari para broker investasi di luar negeri yang cuma omong omong doang.

Karena itu masyarakat khususnya PNS, TNI-Polri, Buruh sebagai stakeholder dana pensiun untuk menolak rencana pembobolan dana pensiun yang akan diinvestasikan di Bidang infrastruktur untuk membayar tagihan Jokowi pada para Debt Collector Pilpres dalam bentuk proyek infrastruktur pemerintah yang tidak ada dananya dari pemerintah.

Jangan sampai nasib dana pensiun masyarakat Indonesia bernasib sama seperti dana pensiun rakyat Amerika Serikat yang amblas akibat diinvestasikan pada EBA ketika terjadi krisis sub prime mortage di Amerika yang memicu pengangguran besar besaran dan berkurangnya jumlah pensiun rakyat Amerika Serikat.

Jika Jokowi memaksakan maka lebih baik masyarakat yang memiliki dana pensiun di Taspen Dan BPJS beramai ranai menarik dananya.(yn)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.