JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan, rencana pemerintah akan mengkaji kembali dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Papua sangat tidak relevan.

"Evaluasi dana Otsus setelah adanya kasus gizi buruk di Asmat bisa diasosiasikan kalau pemerintah sedang kebakaran jenggot," sindir Politikus Gerindra itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (05/02/2018).

Terlepas evaluasi itu perlu atau tidak perlu, menurutnya, yang pasti soal gizi buruk di Asmat dan dana otsus adalah dua hal berbeda.

"Kasus gizi buruk Asmat bisa diringkas sebagai ketidakhadiran negara secara total di Papua. Tugas negara itu, kan, tidak hanya memberi uang, tapi musti melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara berkala," tandas mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.

Untuk diketahui, terang dia, hingga tahun 2016, pemerintah telah mengalokasikan dana Otsus lebih dari Rp59 triliun. Dalam APBN 2018 dana Otsus Papua mencapai Rp8 triliun (Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat Rp2,4 triliun).

"Tapi, Otsus Papua bukan hanya soal uang. Berapapun uang yang dialokasikan di sana tidak akan menjawab masalah ketidakadilan di Papua," tegasnya.

Ditambahkannya, wacana evaluasi dana Otsus bukan kali ini saja. Tapi sepertinya itu hanya lips service.

"Padahal dari berbagai kajian yang ada menyebutkan bahwa dana Otsus memang tidak termanfaatkan secara efektif untuk mengatasi berbagai masalah di Papua. Penyebabnya adalah karena kapasitas pemerintah dan kontrol sipil yang masih sangat lemah," ungkapnya.

"Soal lain adalah tidak adanya laporan holistik dan terbuka terkait capaian dan kekurangan atau kegagalan, beserta faktor-faktor yang menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai. Dari sanalah solusi yang dikemukakan akan lebih tepat sasaran," tambahnya.

Disarankannya, evaluasi menyeluruh penting untuk dilakukan. Sebab, masalah yang muncul di Papua saling terkait.

"Sebagai contoh, kondisi kesehatan di Papua, termasuk di Asmat. Misalnya, juga harus dilihat dari banyak faktor seperti akses infrastruktur jalan, bukan sebatas jargon jalan tol, dan sebagainya," sindirnya.

Tanpa itu, menurutnya, tenaga kesehatan yang ada tidak akan mampu menjangkau seluruh daerah di Papua atau sebaliknya, masyarakat tidak mampu menjangkau fasilitas kesehatan yang ada.

"Sebab itu, wacana evaluasi kali ini jangan hanya jadi tameng dan akhirnya jadi basi. Kasus-kasus yang serupa dengan Asmat akan terus terulang," pungkasnya. (icl)