YOGYAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong Pemerintahan Jokowi-JK mengonsolidasikan kabinetnya. Alasannya hingga saat ini kabinet kurang greget kinerjanya. Hal ini karena kabinet mengalami 'dualisme' kesetiaan, yaitu antara kesetiaan menteri kepada presiden dan kesetiaan menteri kepada partai.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman, wujud konsolidasinya dengan memperbaiki formasi atau mengevaluasi kinerja kabinet. "Kami siap menjadi mitra strategis pusat-daerah,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman dalam siaran persnya di Kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jumat (10/4/2015).

Apalagi, kata Irman, tingkat kepuasan publik menjelang enam bulan pemerintahan Jokowi-JK tidak menggembirakan. "Publik masih menilai masalah terpenting di Indonesia saat ini adalah ekonomi, menyusul masalah harga kebutuhan pokok, korupsi, lapangan pekerjaan (8,4%), dan kemiskinan," terangnya.

Mengutip hasil sebuah survei nasional, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi hanya 57.5% dan JK 53.3%. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinetnya hanya 46.8%. Hasil survei nasional tersebut menandakan bahwa pemerintahan yang masih belum genap berusia 6 bulan ini memiliki masalah yang sangat serius. “Merupakan ‘peringatan dini’ buat pemerintahan,” jelasnya.

Irman menambahkan saat ini isu-isu masyarakat yang belum terselesaikan seperti ekonomi dan politik ikut mempengaruhi keseharian kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (ec)