JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengaku kecewa terhadap pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Pasalnya, alokasi anggaran dalam APBN-P untuk Kementerian Koperasi dan UMKM dinilai belum maksimal.

Padahal, kata dia, presiden sudah berkali-kali menegaskan akan mendukung Koperasi, namun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kemenkeu dalam tiga tahun terakhir belum juga memahami keinginan presiden.

"Saya secara pribadi mengatakan kecewa terhadap pemerintahan Jokowi karena politik anggaran tetap tak mendukung Koperasi," kata politisinPAN itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

"Tiga tahun berturut-turut anggaran Kemenkop dibawah 1 Triliun," sesal dia.

Padahal, kata dia, Koperasi merupakan pilar ekonomi bangsa yang seharusnya tahan banting.

"Sampai saat ini, ukuran politik anggaran disektor rill ini dalam kaitan ini kita merasa bahwa komitmen pemerintah (Bappenas dan Kemenkeu) belum diwujudkan dalam komitmen anggaran," ucap Teguh.

Seperti diketahui, tahun 2018, Kemenkop UKM menetapkan pagu anggaran kementeriannya sebesar Rp 944,5 miliar.

Senada dengan Teguh, Anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar, Lili Asdjudiredja mengaku kecewa dengan Bappenas dan Kemenkeu lantaran tak mendukung politik anggaran di Kementerian tersebut.

"Seusai dengan Pagu indikatif 2017 itu cukup banyak. Namun demikian dari pagu 2017, 2018 dan 2019 anggarannya gak naik-naik nih pak," cetus dia.

Menurutnya, anggaran di Kemenkop UMKM sangat jauh dengan kementerian lainnya.

Karena itu, dia mengusulkan kepada Banggar DPR dan Pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran.

"Saya usul pak ketua khusus bagian anggaran kalau gak salah rapat lalu. Itu saya usulkan anggaran lebih dari 1.7 Triliun, Karena bagaimanapun industri umkm ini sangat strategis. Karena fokusnya tak hanya keuntungan dan penyerapan kerja saja. Tapi juga fokus pada Pemerataan kesejahteraan dan keadilan," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI lainnya, Melani Leimena Suharli juga mendukung ada perubahan Anggaran di Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasalnya, jika pemerintah berpihak dalam politik anggaran pada kementerian tersebut, maka akan banyak lahir pengusaha-pengusaha baru dan negara akan semakin kuat.

Selain itu, dengan dukungan anggaran dan diberi pelatihan yang memadai, dia yakin anak muda akan terhindar dari kelompok radikal dan narkoba.

"Harusnya anggaran kemenkop 2 Triliun, itu bagus, nanti kan banyak pengusaha baru lahir, Maka mereka-mereka yang terkena narkoba, terkena paham radikal bisa terkikis. Karena mereka tenaga dan pikirannya terserap ke bisnis awal koperasi," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengaku telah mengupayakan kementeriannya untuk bisa memperoleh anggaran lebih dari Rp 1 Triliun.

"Fokus mengenai oenambahan anggaran, Sebenarnya kami sudah menyampaikan pada tahun 2017 itu Rp 1 T lebih, yang kita bahas ke kemenkeu dan banggar itu Rp 1 Triliun lebih," katanya.

"Tahun ini kami akan lakukan lagi, kita akan berjuang maksimal, kami juga persiapkan juga penambahan anggaran itu 1.717 Milyar," kata Puspayoga. (Alf)