JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPR RI, Nasir Djamil meyayangkan sikap dan kebijakan pemerintah yang sampai saat ini enggan menetapkan gempa bumi di Nusa Tenggara Barat ( NTB ) sebagai bencana nasional.

Keengganan itu karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap pariwisata Indonesia, terutama di NTB.

"Negara ini hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah rakyat Indonesia. Karena itu negara harus hadir untuk melakukan rekontruksi dan rehabilitasi di NTB", ujar Nasir melalui keterangan pers yang diterima TeropongSenayan, Selasa (21/8/2018).

Menurutnya, penetapan bencana nasional akan memudahkan koordinasi dan pembagian kerja serta adanya tanggungjawab yang jelas.

Apalagi, kata dia, saat ini bantuan telah datang dari berbagai daerah di Indonesia. Baik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun kalangan swasta dan partai politik.

"Jika ingin NTB cepat pulih maka pemerintah pusat harus menetapkan bencana nasional agar proses pemulihan psikis dan pembangunan infrasrruktur berjalan terarah, terukur, dan tercapai sasarannya, serta cepat pelaksanaannya", ujar Nasir yang juga politisi asal Aceh itu.

Kepada Presiden Jokowi, politisi yang pernah mengalami gempa dan tsunami di Aceh itu mengingatkan bahwa kunjungan Jokowi ke NTB pasca gempa akan bermakna jika pemerintah menetapkan status kerusakan akibat gempa menjadi bencana nasional.

"Alasan takut terganggu pariwisata, seolah-olah pemerintah lebih menghargai wisatawan asing ketimbang warganya sendiri yang saat ini hidup di tenda-tenda pengungsian," pungkasnya.(plt)