Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 20 Des 2018 - 18:44:54 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemerintah Diminta Batalkan Pembelian Freeport

24rps20181220_183646.jpg.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IREES), Marwan Batubara mendesak pemerintah membatalkan divestasi saham PT Freeport 51 persen.

Menurutnya,divestasi saham yang dilakukanPT Inalum dengan PT Freeport belumberhasil dan berdampak merugian negara.

"Ini belum apa-apa. Masih HoA atau kerangka dan belum tanda tangan perjanjian. Ini manipulatiffreeport yang diklaim Jokowi," kata Marwan di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

"Dibilang 51 persen tapi pengendali masih Freeport, harganya juga kemahalan, sanksi aspek lingkungan juga tidak jelas dan itu semua sudah dikunci," tambahnya.

Sementara itu,Pengamat dari AsosiasiEkonomi Politik Indonesia (AEPI)Salamudin Daeng menyatakan,saat ini Freeport adalah perusahaan yang hampir bangkrut di internasional.

Jika divestasi saham dilakukan dengan IPO, maka perusahaan AS tersebut akan menghitung secara keseluruhan dengan aset internasionalnya, danharga sahamnya bisa jauh lebih mahal.

"Padahal potensi mendapatkan lebih murah itu sangat besar," kata Salamudin.

Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan pembayaran divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 51,23 persen oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum bisa selesai Desember 2018.

Seluruh kelengkapan untuk divestasi di dalam negeri perlahan dikantongi satu per satu.

Adapun kelengkapan terakhir yang sudah dimiliki yakni mengenai rezim perpajakan yang dianut Freeport. Rini mengaku sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pekan ini terkait masalah perpajakan Freeport yang sedianya akan dicantumkan di dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Ia memastikan, skema perpajakan Freeport akan berbentuk prevailing, yakni mengikuti ketentuan perpajakan saat ini.

Dengan ketentuan prevailing, maka tarif Pajah Penghasilan (PPh) badan Freeport akan mengikuti ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 yakni 25 persen dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Artinya, PPh yang dibayarkan Freeport lebih kecil dari rezim Kontrak Karya (KK) yakni 35 persen. (Alf)

tag: #pt-freeport  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Lestari Moerdijat: Dorong Peningkatan Kemampuan Dosen

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dorong pengembangan kemampuan dosen untuk mewujudkan transformasi pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga membentuk karakter, dan memperkuat ...
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...