Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 20 Des 2018 - 18:44:54 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemerintah Diminta Batalkan Pembelian Freeport

24rps20181220_183646.jpg.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IREES), Marwan Batubara mendesak pemerintah membatalkan divestasi saham PT Freeport 51 persen.

Menurutnya,divestasi saham yang dilakukanPT Inalum dengan PT Freeport belumberhasil dan berdampak merugian negara.

"Ini belum apa-apa. Masih HoA atau kerangka dan belum tanda tangan perjanjian. Ini manipulatiffreeport yang diklaim Jokowi," kata Marwan di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

"Dibilang 51 persen tapi pengendali masih Freeport, harganya juga kemahalan, sanksi aspek lingkungan juga tidak jelas dan itu semua sudah dikunci," tambahnya.

Sementara itu,Pengamat dari AsosiasiEkonomi Politik Indonesia (AEPI)Salamudin Daeng menyatakan,saat ini Freeport adalah perusahaan yang hampir bangkrut di internasional.

Jika divestasi saham dilakukan dengan IPO, maka perusahaan AS tersebut akan menghitung secara keseluruhan dengan aset internasionalnya, danharga sahamnya bisa jauh lebih mahal.

"Padahal potensi mendapatkan lebih murah itu sangat besar," kata Salamudin.

Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan pembayaran divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 51,23 persen oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum bisa selesai Desember 2018.

Seluruh kelengkapan untuk divestasi di dalam negeri perlahan dikantongi satu per satu.

Adapun kelengkapan terakhir yang sudah dimiliki yakni mengenai rezim perpajakan yang dianut Freeport. Rini mengaku sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pekan ini terkait masalah perpajakan Freeport yang sedianya akan dicantumkan di dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Ia memastikan, skema perpajakan Freeport akan berbentuk prevailing, yakni mengikuti ketentuan perpajakan saat ini.

Dengan ketentuan prevailing, maka tarif Pajah Penghasilan (PPh) badan Freeport akan mengikuti ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 yakni 25 persen dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Artinya, PPh yang dibayarkan Freeport lebih kecil dari rezim Kontrak Karya (KK) yakni 35 persen. (Alf)

tag: #pt-freeport  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Sekjend PKS Sampaikan Duka Mendalam atas Insiden Ledakan di Garut, Desak Audit Pemusnahan Amunisi TNI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Mei 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Desa Sagara, ...
Berita

Konferensi Parlemen OKI Dimulai di DPR, Siap Bahas Visi Misi Bagi Mereka yang Terpinggirkan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang digelar DPR RI sudah ...