JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kegaduhan di internal koalisi pemerintahan Jokowi-Ma"ruf Amin mulai terjadi pasca KPU mengeluarkan penetapan pemenang Pilpres 17 April lalu. Masing-masing parpol koalisi kini mulai bermanuver dansaling memasang target jatah kursimenteri kepada Jokowi.
Tak hanya parpol, bahkan sejumlah kalangan profesional pun jugaturut ambil bagian dalam bursa menteri yangakan membantu Jokowi pada Kabinet Kerja Jilid II, periode 2019-2024.
Kementerian yang paling banyak diincar, baik parpol koalisi maupun profesional tentu menyangkut urusan ekonomi atau bisnis seperti perindustrian, perdagangan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pertarungan untuk menjadi penguasa di BUMN dianggap wajar karena perusahaan pelat merah menjadi andalan Jokowi dalam mewujudkan visi Indonesia-nya.
Saat ini, setidaknya ada dua figuryang dikabarkan masuk bursa sebagai kandidat kuat untuk menjadi penguasa Merdeka Selatan nama lain lokasi Kantor BUMN,yaitu Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi G Sadikin dan mantan Dirut PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto.
Dua nama yang beredar ini seperti mencerminkan kekuatan lingkaran pendukung Jokowi selama Pilpres 2019 lalu.
Budi G Sadikin selama ini dikenal dekat dengan MenkoMaritim Luhut B Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Kolaborasi ketiganya terlihat kala proses akuisisi saham Freeport Indonesia yang penuh kontroversi.
Sementara Dwi dikenal dekat dengan Wapres Jusuf Kalla dan sudah lama digadang untuk menggantikan Rini Soemarno pasca dilengserkan di Pertamina.
Pengamat politik, Ujang Komaruddin mengatakan, proses penentuan menteri sepenuhnya merupakan kewenangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.
Menurutnya, Jokowi memiliki hak prerogratif untuk menyusun kabinetnya sendiri.
“Dalam sistem presidensial yang kita anut, Presiden diberi kewenangan penuh untuk menyusun kabinet. Jadi terkait susunan kabinet yang akan disusun itu hak prerogative Jokowi sebagai presiden terpilih,” ujar Ujang dalam pesan singkat, Jumat (19/7/2019).
Ujang menuturkan, semua pihak yang berniat untuk mendapat pos di Perekonomian diharapkan untuk menghirmati hak yang dimiliki Jokowi.
Ia mengatakan,tidak ada pihak yang boleh menekan Jokowi dalam menentukan orang yang bakal menjadi menteri.
Jika nanti selama proses penjaringan dilakukan, Ujang mengimbau Jokowi tidak tunduk dengan tekanan dari sejumlah pihak dalam menentukan sosok.
“Jokowi tak boleh ada tekanan siapapun dan tak bisa diintervensi oleh siapapun. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan dijadikan Menteri di bidang ekonomi,” ujar Ujang. (Alf)
