Zoom
Oleh Wiranto pada hari Selasa, 04 Jan 2022 - 23:05:52 WIB
Bagikan Berita ini :

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

tscom_news_photo_1641312352.jpg
Ridwan Kamil dan Anies Baswedan (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Anies menegaskan, keputusan itu diambil bukan tanpa dasar hukum.

Anies mengatakan, Jakarta punya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007. Dalam aturan itu, Jakarta punya kewenangan untuk mengurus dan mengatur bidang perekonomian.

“Jadi kita punya dasar hukumnya untuk melakukan itu,” ujar Anies dikutip Selasa (4/1).Anies mengatakan di balik revisi kenaikan UMP tersebut, dirinya juga ingin setiap perusahaan mendapatkan demand yang bergerak agar dapat berjalan berkesinambungan dengan para pekerja.

“Jadi kalau boleh saya sampaikan secara koridor hukum kita gunakan aturan hukumnya, lalu runtutan sejarahnya, kenapa kok munculnya bentuknya revisi, karena diawal kami terus terang terkejut Pak, rumus barunya kok jadi seperti ini,” jelasnya.

Ridwan Kamil

Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga akan digugat pengusaha. Ridwan Kamil, menerbitkan SK Gubernur soal kenaikan upah buruh di Jawa Barat untuk pekerja yang memiliki masa kerja di atas setahun.

Dalam SK Gubernur Jawa Barat yang diteken Ridwan Kamil, buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun, upahnya dapat naik sebesar 3,27 hingga 5 persen atau lebih.

Hal itu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas buruh.

SK yang dimaksud yakni SK Gubernur Nomor 561/KEP. 874 - Kesra/2022 tentang kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun pada perusahaan di Jawa Barat.

"Kami meminta gubernur untuk mencabut SK tersebut. Kalau tidak, para pengusaha akan melakukan gugatan ke PTUN," kata Ketua DPP Apindo Jabar, Ning Wahyu, dalam pernyataan resmi, Selasa (4/1).

Ning seperti dilansir Antara menilai, SK tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan juga telah membuat gaduh dan resah kalangan pengusaha.

Kebijakan itu, juga dianggap Apindo sangat mengganggu iklim usaha.

Menurut dia, kewenangan gubernur dalam penentuan upah, terbatas pada dua hal. Pertama PP Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 27 ayat 1 yang berisi gubernur wajib menentukan Upah Minimum Provinsi setiap tahun.

Kedua, PP Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 30 ayat 1 yakni gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu.

Sedangkan Struktur Skala Upah seperti upah buruh dengan masa kerja tertentu, kata Ketua Apindo Jabar itu, mutlak merupakan kewenangan pengusaha.

Penetapan itu tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Hal tersebut diatur dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 4 poin 4.

Ridwan Kamil merasa keputusannya dilindungi peraturan yang ada.

"Untuk Kepgub skala upah sudah ditandatangani nggak ada berita baru, sama seperti yang dulu," kata Ridwan

"Intinya sudah ditandatangan bahwa kami tak melanggar PP 36 Tahun 2021. Saya bertahan," ujar Ridwan Kamil. ****

tag: #ump  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dirgahayu Indonesia 17 Agustus 1945 - 2022
advertisement
Ir.H. Achmad Hafisz Tohir - HUT RI ke 77
advertisement
Selamat HUT RI ke77 - Ahmad Najib
advertisement
Selamat HUT RI ke 77-Mohamad Hekal
advertisement
Selamat HUT RI ke77 - Ahmad Najib
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Polisi Banting Mahasiswa, Minta Maaf Belum Cukup, Tetap Diproses

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sebuah video viral menampilkan mahasiswa menggelar demonstrasi di tengah HUT ke-389 Kabupaten Tangerang. Mahasiswa menuntut dipertegas lagi Perbup tentang pembatasan jam ...