Jakarta
Oleh Jihan Nadia pada hari Selasa, 23 Jul 2019 - 18:13:59 WIB
Bagikan Berita ini :

Bongkar Kasus IMB Reklamasi, Mahasiswa PMII Minta DPRD DKI Bentuk Pansus

tscom_news_photo_1563880439.jpg
Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur, menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (23/7/2019). (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Polemik penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)ribuan bangunan reklamasi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan masih terus disoal.

Hari ini, Selasa (23/7/2019), puluhan mahasiswa yang tergabung dalamPergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur, kembali turun ke jalan menggelar unjuk rasadi Gedung DPRD DKI.

Aksi tersebut menentang keputusan Anies yang mengeluarkan IMB untukPulauD, hasil reklamasi di Teluk Jakarta dengan pengembang PT Kapuk Naga Indah (KNI).

Mereka menuntut agar para wakil rakyat Jakarta membentuk Pansus Reklamasiuntuk membongkar siapa saja pejabat DKIyang terlibat dalam penertiban IMB di Pulau Reklamasi tersebut.

“Anggota DPRD DKI Jakarta jangan hanya diam saja melihat kasus terbitnya IMB di Pulau Reklamasi ini. DPRD DKI harus membentuk pansus reklamasi,” teriak koordinator aksi, Abraham.

Abraham mensinyalir, ada pemain besar dibalikpenerbitan IBM tersebut. Sehingga penerbitan IMBoleh Pemprov DKI terkesan tiba-tiba.

“Tugas pansus nanti yang akan membongkar apakahada oknum pejabat di Pemprov DKI yang terlibat dalam penerbitan IMB ini,” tegas dia.

Tak hanya itu, Abraham pun mendesak Gubernur Jakarta Anies Baswedan, untuk mencabut kembali IMB yang telah dikeluarkan.

Sebab, dalam proses pembangunan di pulau D, sebelumnya Anies telah melakukan tindakan tegas dengan menyegel ratusan bangunan di pulau tersebut karena terbukti tidak mengantongidokumen-dokumen yang jelas, alias melanggar aturan.

“Anehnya, Anies tiba-tiba malah mengeluarkan ribuanIMB di pulau tersebut. Ini ada apa?,” tanya Abraham.

Jika melihat fenomena ini, kata Abraham, Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Anies, mengalami krisis tata kelola yang baik dan banyak prosedur-prosedur yang dilanggar yang akhirnya menjadi tidak profesional.

“Ini bisa dilihat ketika Anies mengeluarkan IMB. Anies terkesan buru-buru, sehingga tidak ada transparansi kepada publik dan sejumlah lembaga-lembaga terkait di DKI,” pungkasnya. (Alf)

tag: #dprd-dki  #reklamasi-pantai-utara-jakarta  #pemprov-dki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...