Situasi perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan berbagai tanda pelemahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Setidaknya terdapat tujuh indikator utama yang menggambarkan kondisi ini:
1. Merosotnya Jumlah Kelas Menengah Jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan hingga 9,7 juta jiwa, menunjukkan melemahnya daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik.
2. Deindustrialisasi yang Berlangsung Sejak Reformasi Proses deindustrialisasi terus berlanjut sejak era reformasi, di mana kontribusi sektor industri terhadap PDB lebih rendah dibandingkan dengan era Orde Baru. Hal ini menyebabkan peningkatan angka PHK yang terus terjadi sejak tahun 2020.
3. Inflasi Rendah Tanpa Dampak Positif pada Lapangan Kerja Rendahnya inflasi bukan merupakan indikator positif karena menunjukkan pemusatan kekuatan ekonomi tanpa pembukaan lapangan kerja yang memadai. Fenomena ini sudah berlangsung sejak kebijakan ekonomi yang dianggap keliru pada tahun 2015 (Ichsanuddin Noorsy, CNN 2015), serta melemahnya daya beli masyarakat secara bertahap.
4. Melemahnya Nilai Tukar Rupiah Nilai tukar rupiah yang terus melemah sejak pemerintahan BJ Habibie menjadi bukti bahwa fundamental makroekonomi Indonesia masih rapuh. Arus modal cenderung keluar dari Indonesia, mengurangi margin perekonomian nasional.
5. Persaingan Tidak Sehat dalam Sektor Keuangan Ketidakseimbangan antara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan bunga deposito memperburuk kondisi pasar keuangan, menghambat investasi sektor riil.
6. Ketimpangan dalam Sistem Perbankan Kesehatan perbankan tidak serta-merta berdampak pada pemerataan ekonomi. Kredit yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lebih banyak terserap di sektor non-produktif, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara luas oleh masyarakat.
7. Rendahnya Purchasing Manager Index (PMI) dan Jatuhnya IHSG PMI yang rendah menjadi bukti bahwa sektor industri manufaktur mengalami stagnasi, menghambat prospek pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperburuk dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang mencerminkan menurunnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Dinamika Global dan Dampaknya terhadap Indonesia
Di panggung internasional, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan turun dari 2% menjadi sekitar 1,5-1,7%. Negara-negara utama yang menjadi penggerak ekonomi global tengah menghadapi ancaman resesi, diperburuk oleh kebijakan proteksionisme Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump serta respons negara-negara terdampak perang dagang.
Ketidakpastian ini semakin diperparah dengan kemungkinan Federal Reserve yang tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, menyebabkan likuiditas global semakin mengetat.
Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Harga dalam Negeri
Realokasi anggaran 2025 yang tidak tepat turut berkontribusi terhadap keringnya likuiditas di pasar domestik, berujung pada fenomena deflasi. Pemerintah juga gagal mengendalikan stabilitas harga, yang semakin diperburuk oleh lonjakan biaya hidup selama bulan Ramadhan akibat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan perilaku pasar yang semakin tidak terkendali.
Model ekonomi berbasis mekanisme pasar bebas yang diterapkan oleh pemerintah dalam hampir semua sektor, termasuk sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, telah menyebabkan keberlakuan sticky price, yaitu harga-harga yang cenderung tetap tinggi meskipun tekanan ekonomi melemah. Jika pemerintah tidak segera membanjiri pasar dengan likuiditas yang cukup, maka perekonomian nasional akan semakin sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan pasar.
Realokasi anggaran 2025 yang tepat harus diarahkan untuk meningkatkan belanja produktif yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, dukungan terhadap UMKM, dan penguatan daya beli masyarakat. Pemerintah juga perlu memperluas program bantuan sosial yang bersifat langsung, mempercepat belanja modal yang memiliki efek berganda (multiplier effect) tinggi, serta mendorong belanja infrastruktur dasar yang menyerap tenaga kerja lokal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuat likuiditas di pasar menjadi lebih melimpah, mengurangi tekanan deflasi, dan pada akhirnya memulihkan dinamika ekonomi domestik secara lebih merata.
Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan
Dalam kondisi saat ini, pemerintah sebaiknya tidak terlalu berambisi melaksanakan proyek Danantara yang pendanaannya berasal dari realokasi APBN 2025. Selain itu, penyertaan saham di 7-9 BUMN tidak serta-merta menghasilkan keuntungan yang langsung bisa digunakan untuk proyek investasi ini.
Namun demikian, jika kebijakan Danantara dinilai tidak dapat ditunda, maka diperlukan upaya yang optimal agar proyek ini tetap dapat direalisasikan dengan mempertimbangkan kondisi objektif perekonomian nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan Danantara memiliki desain kebijakan yang responsif terhadap daya serap pasar, memperhatikan keberlanjutan fiskal, serta tidak mengganggu kebutuhan prioritas lain seperti penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor produktif. Mekanisme pelaksanaannya pun harus terbuka, akuntabel, dan berbasis pada prinsip efisiensi serta pemerataan hasil.
Hal yang sama berlaku pada kebijakan MBG (Mekanisme Berbagi Keuntungan). Sebelum implementasi kebijakan tersebut, diperlukan pemetaan masalah yang jelas agar terjadi pemilahan antara alokasi dana untuk MBG dan untuk pembukaan lapangan kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945.
Tanpa realokasi anggaran yang lebih tepat, distribusi yang mampu memantik perputaran ekonomi secara wajar, serta stabilisasi fiskal dan moneter yang lebih baik, maka pemerintah akan semakin kehilangan kredibilitas dalam tata kelola ekonomi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan yang lebih proaktif dan berbasis pemerataan harus segera diambil agar Indonesia tidak semakin terperosok dalam stagnasi ekonomi yangberkepanjangan.
