JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Karut marut dua partai politik tertua di Indonesia, Parta Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai tak lepas dari keterlibatan pemerintah.

Akibatnya, nasib kedua partai warisan Orde Baru tersebut kian tak jelas. Bahkan perpecahannya terkesan kian memanas.

Politisi senior, Fuad Bawazier mengatakan bahwa apa yang melanda Partai Golkar dan PPP merupakan konsekuansi dari perilaku Menteri Hukum dan HAM, Yessona Laoly yang ikut bermain politik.

"Itu konsekuensi yang ditimbul, akibat Menkumham yang terlalu bermain politik," kata Fuad kepada TeropongSenayan saat ditemui di sela-sela sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (19/05/2015).

Sebelumnya, dugaan bahwa Menkumham Laoly tidak beres dan ikut bermain politik terus mengemuka. Apalagi surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Menkumham hanya dikeluarkan untuk salah satu pengurus kubu partai masing-masing.

Bahkan, kata dia, banyak juga pihak yang beranggapan bahwa Menkumham telah melakukan praktik begal demokrasi dan begal politik terhadap Partai Golkar dan PPP atas pesanan pihak-pihak tertentu.

"Padahal Pemerintah/Kemenkumham seharusnya independen dan hanya sebagai lembaga yang bersifat administratif legalistik. Tapi kini dipaksa atau diseret-seret masuk dalam pusaran konflik partai politik di pengadilan," jelasnya.

Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya dan tidak bisa dibiarkan karena berpotensi mendorong terjadinya konflik horizontal antar kader dua parpol itu hingga diberbagai daerah. (iy)