Senin, 25 Oktober 1999 00:00 WIB Habibie tetap di sana. Mukanya tetap meriah dan matanya bundar berpendar, senyumnya lebar. Ia duduk di samping presiden yang baru. Wajah itu wajah orang yang tak kehilangan apa-apa. Terlalu sulit untuk menduga apa yang ada di lubuk hati orang, tapi sikap ceria presiden yang dikalahkan itu_di antara kursi-kursi di Senayan itu—merupakan cerita baru tentang politik Indonesia.

Saya ingat, ia pernah berkata (waktu saya berjumpa singkat dengan dia, pertama dan terakhir kali sebagai kepala negara) bahwa pendahulunya_ia tak menyebut nama Soeharto—tak pernah mempersiapkannya untuk jadi pemimpin Republik. Bahkan juga ketika teknokrat itu masih jadi wakil presiden. Soeharto memang tak ingin dia, atau siapa pun, menggantikannya pada tahun menjelang 1998 itu. Tetapi insiden sejarah menyebabkan Habibie naik ke kokpit. Ia jadi kapten. Ketika ia turun, ketika ia menerima kekalahan dengan muka tetap meriah dan mata berpendar dan senyum lebar, ia telah membuktikan: ia tak kalah dari Soeharto. Sebuah proses yang sulit telah mempersiapkannya untuk jadi sebuah bagian penting politik baru di Indonesia—politik dengan sepercik "peradaban".

"Peradaban" di sini berarti sederhana, dekat dengan akar katanya, "adab". Dalam hal yang menyangkut hidup-mati manusia, tak ada ukuran tentang menang dan kalah, kecuali pengertian "adab" itu. Ada sebuah peristiwa yang lebih dramatis. Pada tahun 1962 dunia hampir hancur oleh perang termonuklir. Amerika, di bawah Presiden Kennedy, mengancam Uni Soviet agar membongkar-copot semua peluru kendali nuklir yang dipasang Kremlin di Kuba. Pada detik-detik itu maut telah mengaum. Jika Soviet menampik, Amerika pasti akan menggempur lokasi itu. Kremlin tak akan tinggal diam. Eskalasi akan terjadi. Bom nuklir akan berjatuhan dan bumi meledak.

Tapi manusia harus bersyukur karena seorang komunis, pemimpin Soviet waktu itu, Nikita Khrushchev, bersedia kehilangan muka. Peluru kendali itu diangkat dari Kuba. Kalahkah Kremlin? Khrushchev memberi jawaban yang selayaknya dikenang sebagai salah satu mutiara pada milenium ini: "Orang bicara tentang siapa kalah dan siapa yang menang. Akal sehat yang menang. Umat manusia yang menang."

Kalah, menang—akhirnya tak selamanya ditentukan oleh siapa yang kehilangan. Di sinilah Habibie, justru dalam kekalahannya, meneguhkan respublica, "kemaslahatan publik". Tak lama Habibie menjadi presiden. Hanya 512 hari. Tetapi, selama 512 hari itu politik di Indonesia mengalami transfromasi dari arche-politik ke para-politik: perubahan dari suatu era ketika hidup bermasyarakat dianggap tak punya konflik dan tak perlu kompetisi, memasuki suatu era ketika sengketa dan persaingan dilangsungkan dalam lembaga yang beraturan, bukan di barikade.

Arche-politik di Indonesia adalah sebuah dalih. Di sini berlaku mantra "kesatuan, persatuan, keselarasan" dan sejenisnya. Semuanya dibungkus seakan-akan ilmu sakti dari Jawa. Sebuah sandiwara yang pintar. Sebab, di balik panggung itu, yang berlangsung adalah, untuk meminjam istilah Slavoj Zizek, "ultra-politik". Dengan kata lain: politik yang dianggap sebagai perang. Militerisasi politik berlangsung. Di seberang sana bukan Lawan, melainkan Musuh. Bukit "sana" harus direbut. Wilayah "mereka" harus diduduki. "Rembuk" hanya berlangsung di bawah kemungkinan "gebuk".

Dalam militerisasi politik, para pelaku melihat pertaruhan dalam konflik begitu besar, begitu kritis. Dalam ultra-politik itu, kalah berarti takluk, sementara dalam para-politik" kalah hanya berarti menunda kemenangan—seperti dalam pertandingan bola. Ketika politik diperlakukan sebagai perang, rasa cemas dan rasa takut pun meluas. Intel dikirim ke mana-mana. Bisik-bisik tentang ada Hantu A di belakang X dan Gerombolan C mendalangi Z pun bercemuk. Juga dalam ultra-politik, kekuasaan jadi angker, bukan karena selera "feodal", tapi karena kekerasan tidak hanya tersirat di dalamnya, melainkan tersurat. Seperti di markas tentara.

Soeharto, komandan tertinggi Indonesia-sebagai-markas-tentara, berhenti pada bulan Mei 1998. Habibie jadi presiden. Cukup cepat, meskipun tak cukup gampang, mengubah politik di Indonesia dari militerisasi itu. Para mahasiswa dan semua gerakan prodemokrasi telah menetak satu simpul yang mengukuhkan ultra-politik itu: rasa takut. Khususnya rasa takut pada tentara. Habibie tak memulai pembebasan dari rasa takut itu, tapi ia memberikan sumbangannya sendiri.

Ia jadi presiden dan para-politik pun dimulai. Pemilihan yang bebas untuk membentuk parlemen yang bebas berlangsung. Kekuasaan presiden tak lagi angker. "Saya ingin membuat presiden sebagai seorang tetangga," katanya. Tapi sumbangannya yang terbesar ialah ketika orang ramai merayakan kekalahannya, ia hadir di Senayan, duduk di antara orang-orang yang mengalahkannya. Mukanya tetap meriah dan senyumnya lebar. Ah, akal sehat menang. Demokrasi menang. Dan dalam arti tertentu, Habibie pun menang—dalam "perang yang lebih besar" di dalam dirinya sendiri. Dia eksit dengan bagus. Kita perlu bertepuk tangan. (*)