JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah yakin pemerintah akan menerima usulan DPR untuk merevisi UU Pilkada.
"Pemerintah akan mendengar usulan DPR, karena ini konsekuensinya ketidakjelasan regulasi," kata Fahri di komplek parlemen, Senayan, Selasa (26/5/2015).
Menurut Fahri keinginan pemerintah yang ingin Partai Golkar dan PPP untuk menyelesaikan masalah secara internal dengan jalan islah belum tentu bisa menyelesaikan masalah di luar itu.
"Mungkin terjadi dari awal, pemerintah memilih pihak yang bersengketa untuk bersatu, tapi belum tentu keamanan di daerah terjaga," katanya.
Lebih jauh Fahri mengatakan bahwa untuk revisi UU Pilkada seluruh Fraksi di Komisi II DPR sudah menyepakati dan sudah diterima pimpinan DPR.
"Semua partai sudah sepakat. Revisi terhadap UU dianggap sebagai jalan yang aman dan pasti untuk penyelenggara pilkada mendatang," tandasnya.(al)
