JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Semenjak pemerintah memodifikasi kegunaan kartu pra-kerja, program ini tiada hentinya mendapat desakan dari berbagai kalangan untuk ditunda selama musim pandemi korona atau Covid-19. Alasannya, masyarakat yang terdampak wabah korona tak membutuhkan pelatihan kerja online karena banyak perusahaan telah gulung tikar akibat pembatasan sosial dan program "di rumah saja".

Sebaliknya, mereka yang terdampak ini lebih banyak dari kalangan pekerja informal dan perusahaan, bukan dari kalangan yang baru lulus sekolah dan notabene sedang memerlukan keterampilan kerja. Memberikan pelatihan kerja bagi orang yang sudah berpengalaman bekerja di bidangnya masing-masing sama saja menyakiti hati mereka. Terlebih di masa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir, bantuan berupa kebutuhan pokok dan uang tunai untuk menjamin kelangsungan hidup mutlak diperlukan bagi manusia yang memiliki perut.

Program tersebut memang memberikan insentif pasca pelatihan, namun dana itu diyakini tak mencukupi jika dihitung kebutuhan hidup masyarakat selama sebulan. Anggota Komisi Ketenagakerjaan (Komisi IX) DPR RI, Anas Tahir, dalam wawancara bersamaTeropongSenayanmedio April lalu menuturkan, penganggur yang disasar kartu prakerja akibat dampak korona bukan lah pencari kerja baru, melainkan pekerja terlatih yang dipecat karena perusahaan sudah tak mungkin berjalan saat ini.

Oleh karena itu, bukan pelatihan keterampilan kerja yang mereka butuhkan saat ini, melainkan lowongan kerja baru yang sesuai dengan keahlian mereka. Cara mengatasi pengangguran menurut Anas adalah memulihkan perekonomian, sehingga perusahaan dapat berjalan dan mereka bisa kembali bekerja.

"Pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp5,6 triliun dari Rp20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Pra Kerja. Saat ini banyak pengangguran lebih disebabkan karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.

Manfaat Mini

Tidak hanya soal kebijakan program kartu pra-kerja saja yang dinilai bermasalah setelah putar arah, pelatihan yang disediakan oleh penyedia jasa di platform juga tak kalah payah. Video tutorial meracik pempek, misalnya, sempat membuat hati banyak pihak campur aduk. Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih menjadi salah satu pihak yang geleng-geleng kepala melihat pelatihan ini. Pasalnya, dia tak pernah menyangka biaya pembuatan video pelatihan cara membuat makanan tradisional Sumatera Selatan itu mencapai Rp 2,8 miliar.

Dari biaya segitu, kata Alamsyah, penyedia pelatihan kemudian membanderol biaya menonton video di situsPrakerja.go.idsebesar Rp 600 ribu. Padahal video dengan konten serupa dapat dinikmati secara gratis di YouTube dan dapat diakses berkali-kali. Manfaat pelatihan yang dinilai kecil ini pun menjadi tak sebanding dengan biaya tinggi yang harus dikeluarkan.

"Apakah memproduksi modul buat pempek, berikut instrumen tes kelulusannya, mencapai harga segitu?" kata Alamsyah kepada wartawan tiga hari lalu. Angka Rp 2,8 miliar muncul setelah dia menaksir secara kasar harga satuan modul pelatihan dalam program Kartu Prakerja. Hitungannya, total anggaran prakerja yang senilai Rp 5,6 triliun dibagi dengan 2.000 modul yang tersedia di situsPrakerja.go.id.

Pelatihan sederhana ala kartu pra-kerja ini juga mendapat sorotan dari anggota fraksi Gerindra di DPR, Habiburokhman. Pria yang juga asli dari Palembang, Sumatera Selatan ini masygul kala mengetahui biaya pelatihan meracik makanan khas daerahnya itu dibanderol dengan harga yang tidak masuk akal. "Belajar saja sama istri saya di rumah, gratis. Di YouTube gratis," ujarnya.

TEROPONG JUGA:

>Menanti Ketegasan PDIP Terhadap Perpu dan Kartu Prakerja

>Golkar Minta Elit Politik Tak Menaruh Curiga Terhadap Program Kartu Pra Kerja

>Stafsus Milenial, Kartu Pra Kerja, dan Angka itu

Program kartu pra-kerja memakan anggaran negara sebesar Rp 20 triliun dan disalurkan untuk 5,6 juta peserta pencari pekerja. Masing-masing mendapat uang Rp 3,55 juta untuk biaya pelatihan online dan insentif pasca-pelatihan. Rinciannya, sebanyak Rp 1 juta dipergunakan sebagai ongkos latihan dan sisanya dicairkan dengan dicicil selama 4 bulan.

Meski menganggarkan biaya yang membuat mata terbelalak, program ini rupanya tak mengakomodir pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi karena hanya mengandalkan instruksi dari pemerintah pusat. Padahal, pencari kerja dan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya di kota-kota, melainkan juga banyak bertabur di daerah. Peran pemerintah daerah tentu diperlukan untuk menentukan mana warganya yang benar-benar membutuhkan jaring pengaman sosial tersebut.

Hal itu yang diungkapkanekonom Aviliani yang juga anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).Aviliani mengatakan tidak semua korban PHK di daerah memiliki akses internet, yang menjadi syarat pelatihan Kartu Prakerja. Lagi pula, tak semua orang memiliki komputer untuk mengakses program ini. Sehingga, seharusnya anggaran Rp 20 triliun ini diberikan saja kepada pemerintah daerah.

“Padahal, mereka (daerah) yang tahu soal data penduduk dan karakteristiknya,” kata dia dalam diskusi online di Jakarta, kemarin.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra Kerja, Denni Puspa Purbasari tak merespons pertanyaanTeropongSenayanihwal program yang dinilai sentralistik ini. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky juga tak memberikan jawaban.

Ambigu Pelatihan

Selain sasaran program yang dinilai acakadut, sebagian peserta yang mendaftar juga mengalami kegundahan setelah melakukan pelatihan. Putri A Harahap, misalnya, tak lagi mendapat konfirmasi dari penyelenggara kartu prakerja pasca pelatihan. Padahal, ia telah menyelesaikan latihannya sejak 23 April lalu melalui kelas skill academy yang disediakan Ruangguru.

Putri mengatakan dirinya mengikuti pendaftaran melalui gelombang pertama. Kemudian ia diberi kesempatan dari program pelatihan untuk mengikuti dan menyelesaikan minimal satu pelatihan dalam sebulan. Namun, sampai saat ini insentif yang dijanjikan pemerintah bagi peserta belum ia dapatkan. "Engga paham dana insentifnya kapan masuk, aku dari tanggal 23 (April) ikut pelatihannya sampai sekarang belum ada," kata dia kepadaTeropongSenayan, Ahad (3/5/2020).

Selain Putri, Direktur Utama Portal Berita Gresnews, Agustinus Edy Kristianto, mempunyai cerita yang berbeda saat menjadi salah satu peserta program Kartu Prakerja. Edy yang mengikuti kelas pelatihan jurnalistik dari platform Skill Academy mengaku heran melihat teknis pelatihan yang disediakan.

Ia menuturkan bahwa peserta bisa dianggap menuntaskan pelatihan meski tanpa menyimak materi. Padahal, untuk bisamenyelesaikan pelatihan, Edy harus menuntaskan sebelas video yang telah ia beli. Akhirnya ia pun menonton video-video pelatihan tersebut dengan cara dipercepat."Tidak ada kontrol di situ, ketika tes pun orang bisa mencari jawaban dari Google karena tidak ada batas waktu dalam mengisi ujian," ungkapnya.

Selain itu, pengumuman lolos sebagai penerima kartu prakerja juga sempat membuat Edy bingung. Sebab, ia merasa tidak masuk ke dalam sasaran penerima program tersebut, yang notabene diprioritaskan untuk para korban PHK.

Lain yang dialami peserta, beda pula kisah yang dialami salah satu pengajar di Ruangguru untuk kelas jurnalistik, Prita Kusumaputri. Prita mengaku tak nyaman saat kelas jurnalistik yang dia ajar masuk ke paket "Sukses Kerja Sampingan di Masa Corona". Pasalnya, Prita menyebut tak ada pemberitahuan dari pihak Skill Academy atau Ruangguru bahwa kelasnya akan masuk ke dalam program Kartu Prakerja. Sebab, dari kesepakatan awal, kelas itu tampil di Skill Academy untuk pembelajaran pribadi.

Prita mengungkapkan, proses syuting yang ia sediakan di kelas jurnalistik itu telah dilakukan sebanyak tiga kali sejak akhir tahun lalu, jauh sebelum Skill Academy atau Ruangguru ditunjuk sebagai mitra program Kartu Prakerja. Prita pun mengajukan protes ke tim skill academy karena tujuan kelasnya itu telah berubah haluan. "Berbeda dengan tujuan awal. Apalagi bila kelas tersebut sampai masuk dalam bundel paket "Sukses Kerja Sampingan di Masa Corona"," kata kemarin.

Hentikan Pelatihan Prakerja

Melihat sengkarut masalah yang ditimbulkan kartu prakerja, Alamsyah, selaku komisoner Ombudsman RI mendesak pemerintah menghentikan sementara programnya tersebut. Menurutnya, program ini berpotensi terjadi maladministrasi dimulai dari proses perekrutan peserta yang tidak akurat. Sebab, sejumlah peserta yang tidak memenuhi kriteria malah lolos verifikasi.

Mekanisme yang sembrono juga terlihat saat pemilihan peserta untuk tahap selanjutnya dilakukan secara acak. "Dari hasil verifikasi yang tidak akurat, dipilih lagi secara acak, sehingga ada potensi yang tidak layak malah terpilih," kata dia.

Lebihjauh Alamsyah juga menilai ganjil standardisasi paket pelatihan yang dijual oleh para penyelenggara. Sebab, sejumlah materi pelatihan bisa dipelajari dengan gratis di situs-situs Internet. Hal ini pula yang membuat kartu prakerja menjadi minim manfaat di saat masyarakat lebih membutuhkan priuk nasinya terisi ketimbang menghabiskan kuota dalam pelatihan di aplikasi. Pada saat yang sama mereka yang terdampak harus menahan tangis akibat imbas pandemi.

Pemerintah mengakui bahwa program kartu prakerja banyak menuai polemik. Untuk itu, pemerintah sedang memikirkan program ini agar pada gilirannya tak lagi menimbulkan masalah susulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan mengeksekusi pelaksanaan pekan kedua program tersebut dengan lebih baik. "Mengenai data, koordinasi, eksekusi, Presiden Joko Widodo telah meminta dilakukan perbaikan. Nantinya minggu kedua, ketiga, sudah membaik dan makin jelas targetnya," ujarnya.