JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VII DPR, Hari Purnomo menilai selama enam bulan pemerintahan Jokowi-JK, tata kelola Migas belum ada yang baru kecuali hanya melanjutkan pemerintahan era SBY.

"Tidak ada sesuatu yang baru, semua tata kelola migas masih seperti pada pemerintahan sebelumnya," kata Hari dalam sebuah diskusi bertema "Tata Kelola Energi Era Jokowi-JK" di Jakarta, Minggu (31/05/2015).

Menurutnya, tata kelola Migas atau dan Energi masih carut marut dan jauh dari cita-cita sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 pasal 33.

"Ini semua berawal dari era pemerintahan Megawati yang melahirkan UU Migas No. 22 tahun 2001 menggantikan UU nomor 8 tahun 1971," katanya.

Selain itu, kata dia, masalah yang membelit juga tak terlepas dari problem klasik selama ini.

"Ketergantungan Indonesia pada impor masih sangat tinggi, sama persis seperti pada masa SBY," ungkapnya.

Padahal, lanjut Hari, publik sangat berharap Jokowi melakukan perubahan-perubahan fundamental yang dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat.

"Soal Migas dan energi, seharusnya pemerintah bisa berperan lebih maksimal, bukan malah diserahkan ke pasar," paparnya.

"Masalah terbesar kita adalah ketergantungan yang amat sangat kepada pasar. Makanya Jokowi harus lebih agresif lagi." (iy)