JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Ketua Komisi Pendidikan (Komisi X), Abdul FIkri Faqih, menilai Pakta Integritas mahasiswa baru di kampus Universitas Indonesia (UI) sebaiknya tidak bertentangan dengan tujuan kampus merdeka yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim.

“Secara diksi kampus merdeka memberi kemerdekaan bagi intelektual kampus menentukan pola pembelajaran yang sesuai, termasuk kemerdekaan untuk berpendapat dan berserikat,” kata Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9) lalu.

Fikri mengatakan kebijakan UI tersebut sekaligus menjadi kritik bagi program kampus merdeka yang digagas oleh Nadiem. Ia menjelaskan, kampus merdeka secara esensi tidak hanya mengatur bagaimana kampus merdeka dalam menaikkan level akreditasinya, tapi juga memberi keleluasaan bagi civitas academica dalam mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusianya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini lantas mengingatkan soal program kampus merdeka yang bisa disalahartikan oleh perguruan tinggi, salah satunya seperti yang dilakukan UI terhadap mahasiswa barunya.

“Pakta Integritas yang harus diteken maba UI itu malah berpotensi mendistorsi kreatifitas dalam berpendapat dan mengembangkan potensi skill di luar akademisnya,” ujar legislator yang pernah berprofesi sebagai tenaga pendidik ini.

Fikri merujuk pada poin 10 dan 11 dalam pakta integritas tersebut, yang berbunyi (10) ‘Tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara’, dan (11) ‘Tidak melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan/pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi dari pimpinan fakultas dan/atau pimpinan universitas Indonesia’.

Lampiran pakta integritas mahasiswa baru UI angkatan 2020 yang beredar dan menjadi sorotan publik. (Dok Istimewa)

Menurut Fikri, poin 10 tersebut secara tidak langsung menyebut politik sebagai bukan kegiatan ilmiah dan bukan aktifitas bernegara. “Memisahkan politik dari akademis dan kehdupan bernegara bukanlah tujuan kampus merdeka, malah sebuah ironi,” ucapnya.

Mantan aktifis Pelajar Islam Indonesia (PII) ini menyatakan, aktivitas politik justru harus dibangun dengan pendekatan ilmiah agar demokrasi mampu berdiri secara kokoh dan rasional. “Ketika bangsa ini sudah rasional, maka akan mudah melahirkan sosok pemimpin-pemimpin yang kuat, yang mampu membawa negara ini untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya, bukan dengan politik uang, politik dinasti, dan bentuk penyimpangan lain yang kita lihat sekarang ini," katanya.

Fikri mengimbuhkan, rezim Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia masih menganut lima pendekatan, yakni politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). “Tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kalaupun ada pandangan apolitis atau memisahkan politik dari sistem ini, sebaiknya belajar lagi,” ujarnya.

Secara ide, Fikri sepakat dengan diksi kampus merdeka, di mana tujuannya adalah mempercepat inovasi di Pendidikan tinggi. “Tetapi jangan lupa, inovasi itu akan muncul dalam kondisi alam pikiran yang merdeka, bukan dalam pengekangan intelektual, seperti yang sedang dipraktekan dalam pakta integritas tersebut,” tegasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Fikri, poin keempat dalam kebijakan kampus merdeka ala Nadiem Makariem, yakni ‘memberi kebebasan bagi mahasiswa belajar lintas prodi dan di luar kampus’ perlu dijabarkan lagi secara teknis.

“Agar kampus-kampus mampu menerjemahkannya dalam bentuk peraturan kampus yang tidak mengekang kebebasan mahasiswa untuk berpendapat,” pungkasnya.