JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Anggota Partai Demokrat Benny Harman turut menanggapi kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos). Hal tersebut disampaikan Benny Harman melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 23 Januari 2021. Ia mengeluhkan sikap kritis seringkali ditanggapi negatif oleh kelompok lain.

“Kelompok yang menyuarakan pentingnya berantas korupsi acapkali dituduh dan dicap sebagai sikap intoleran,” ujar Benny Harman sebagaimana dikutip dari akun Twitternya @BennyHarmanID.

Dalam cuitannya, Benny Harman juga menyinggung soal sebutan kadrun dalam pemeriksaan korupsi dana bansos tersebut.

“Apalagi kalo mendesak KPK periksa nama-nama orang yang diduga kuat terlibat dan mendapat bagian dari korupsi dana Bansos, pasti dituduh dan dicap kadrun dan antipancasila. Liberte!,” tambahnya.

"Kelompok yang menyuarakan pentingnya berantas korupsi acapkali dituduh dan dicap sebagai sikap intoleran. Apalagi kalau mendesak KPK periksa nama2 orang yang diduga kuat terlibat dan mendapat bagian dari korupsi dana Bansos, pasti dituduh dan dicap kadrun dan antipancasila.Liberte!" Benny K Harman (@BennyHarmanID) January 23, 2021.

Diketahui sebelumnya, warganet sempat diramaikan dengan tagar #TangkapMadam yang sempat menjadi trending topik di Twitter.

Banyak warganet yang menduga-duga tentang siapakah sosok madam tersebut. Sosok Madam Bansos disebut-sebut sebagai sosok besar yang terlibat dalam kasus korupsi dana bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Salah satu orang yang ikut menanggapi soal sosok Madam Bansos adalah pengamat politik Rocky Gerung.

Dalam kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung menyebut jika istilah madam sudah pasti artinya perempuan dewasa.

Rocky Gerung melalui Kanal Youtube miliknya membahas identitas Madam Bantuan Sosial (Bansos) yang saat ini sedang santer dibicarakan oleh publik, setelah salah satu media membuat infografiknya beberapa waktu lalu.

Dalam video berdurasi 17 menit 13 detik itu, Rocky Gerung menyatakan bahwa dirinya berani taruhan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan melakukan pengembangan terkait kasus korupsi bansos yang diduga melibatkan elit PDIP itu.