Berita
Oleh Bachtiar pada hari Minggu, 07 Feb 2021 - 15:14:07 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Revisi UU Pemilu, NasDem Bantah Takut Kena Reshuffle

tscom_news_photo_1612685647.jpg
Irma Suryani Chaniago Politikus NasDem (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Fraksi Partai NasDem yang sebelumnya gencar mendukung dilakukannya perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu direvisi mendadak berubah sikap.

NasDem kini berbalik arah dengan mendukung agar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak direvisi.

Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, jika sejak awal sebenarnya NasDem bukan menolak, tetapi lebih kepada belum memutuskan terkait revisi UU tersebut.

"Karena kami harus mendengar aspirasi publik," tegas Irma kepada wartawan, Minggu, (7/2/2021).

Untuk itu, lanjut Irma, partai NasDem menyelenggarakan Focus group discussion (FGD) guna mendengar aspirasi publik.

"Dari hasil FGD itulah kemudian kami mengambil keputusan," tegas Irma.

Irma membantah, jika berbalik arahnya dukungan NasDem untuk menolak RUU Pemilu tersebut lantaran ancaman reshuffle Menteri dari partainya.

"Kalau soal reshuffle itu kan hak prerogative presiden," papar Irma.

Irma mengaku sangat memahami, bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogative presiden.

"Hanya saja kami butuh mengikutsertakan pendapat publik untuk hal hal yang sensitif (ruu pemilu) di masyarakat," tandas Irma.

tag: #revisi-uu-pemilu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...