Berita
Oleh Bachtiar pada hari Jumat, 12 Feb 2021 - 14:37:40 WIB
Bagikan Berita ini :

Bantah Isu Ikut Penolakan, FPD Tegaskan Revisi UU Pemilu Harga Mati

tscom_news_photo_1613115460.jpeg
Wahyu Sanjaya Politikus Demokrat (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sampai saat ini Revisi UU Pemilu masih di Baleg DPR RI dan belum diserahkan kembali ke Komisi II. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya.

Wahyu Sanjaya juga menuturkan, jika sesuai dengan UU MD3 dan Tatib DPR keputusan resmi komisi harus diambil melalui rapat pleno Komisi II.

"Sehingga tidak benar apabila keputusan diambil melalui rapat Poksi," kata Wahyu Sanjaya, Kamis, (11/2/2021).

Sebelumnya diberitakan bahwa Komisi II DPR RI sepakat untuk tidak melanjutkan Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Dikatakan oleh Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia kesepakatan tersebut diambil seluruh pimpinan dan kapoksi di Komisi II DPR RI.

Wahyu Sanjaya sekali lagi menegaskan bahwa tidak benar FPD menyetujui untuk tidak membahas Revisi UU Pemilu.

Pasalnya, kata Wahyu Sanjaya, sesuai dengan arahan Ketua umum DPP Demokrat dan Ketua Fraksi Partai Demokrat bahwa Revisi UU Pemilu adalah harga mati.

"Dan kami akan terus memperjuangkan itu di parlemen” tutup Anggota dari Dapil Sumsel 2 ini.

tag: #revisi-uu-pemilu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...