JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di bawah kepemimpinan Agung Firman Sampurna memiliki tugas penting khususnya di masa pandemi ini. BPK bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kick Off Meeting kegiatan itu telah dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9/2020).Saat memberikan sambutan, Presiden Joko Widodo mendukung penuh pemeriksaan yang akan dilakukan BPK. "Agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis," kata Jokowi dalam sambutannya, Selasa (8/9/20).

Dalam proses pengawasan, BPK melaksanakan berbagai langkah penting. Pertama, tahapan pemeriksaan itu ada tiga macam, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Untuk perencanaan, dikumpulkan data dan informasi. Kemudian dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dan kemudian dibuat kajian, dan ujungnya program pemeriksaan. Untuk pengumpulan data dan informasi sudah dilakukan kurang lebih sekitar tiga bulan, termasuk identifikasi dan penilaian risiko. "Secara umum, pengawasan akan dibagi kurang lebih tiga bagian, yang pertama terkait penanganan kesehatannya sendiri. Karena penanganan kesehatan itu yang utama. Kemudian kedua, terkait jaring pengaman sosial sebagai dampak dari masalah kesehatan dan ketiga adalah terkait pemulihan ekonomi nasional," katanya kepada awak media.

Dana dan program penanganan pandemi Covid-19 yang ada di dalam APBN, APBD, dan kemudian juga di BUMN, BUMD, BI, OJK, LPS, dan badan-badan lainnya yang terkait pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 ini. "Untuk di APBN dan APBD, salah satu objek pemeriksaan kita terkait dengan realokasi dan refocusing APBN dan APBD," katanya.

Agung menilai audit terkait daan Covid sangat besar. Jadi selain audit laporan lembaga dan keuangan pemerintah pusat inilah pertama kali BPK melakukan audit yang begitu besar. "Lingkup audit begitu luas, maka kita menggunakan istilah yang biasanya audit scoop, ini kita menggunakan audit universe," katanya lebih lanjut.

BPK mengerahkan semua sumber daya, baik di pusat dan di perwakilan. "Kami bisa membantu kolega kami dari BPK atau dari asosiasi Inspektorat Jenderal atau dari teman-teman profesional kalangan kantor akuntan publik, serta asosiasi lainnya yang dipandang dapat membantu pemeriksaan ini," ujarnya kembali.

Peran BPK dalam kondisi ini juga sebagai pemberi insight dan foresight. Jadi nanti bukan hanya hasil pemeriksaan yang akan BPK berikan tapi juga akan memberikan pendapat tentang kebijakan yang sudah diambil, kebijakan sistemik terhadap kebijakan yang sudah diambil dan pilihan kebijakan apa yang dapat. "Kami menawarkan juga pilihan kebijakan apa yang bisa digunakan untuk encourage, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dan transparansi program pemulihan penanganan Covid-19 dan PEN," ujarnya kembali.

Pencegahan Korupsi

BPK menilai anggaran Covid-19 berpeluang untuk dikorupsi. Oleh karena itu, pihaknya menyiapkan beberapa strategi untuk mengawasinya. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, kebijakan di hampir seluruh dunia menganggarkan berbagai insentif untuk bisa membuat seluruh masyarakatnya dan dunia usaha bisa bertahan di pandemi Covid-19 saat ini.

"Semakin banyak tindakan ini, semakin perlu penjaminan tata kelola. Risiko pengelolaan tidak baik, korupsi, kecurangan, akan semakin timbul," kata Agung dalam sebuah webinar, Senin (11/1/2021).

Transparansi dan akuntabilitas, kata Agung merupakan dua prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik, tidak bisa ditawar bahkan saat krisis. Meski menghadapi isu penting lainnya, BPK menyadari dan melakukan pemeriksaan berbasis risiko. "Ini alat penting dan strategis untuk mitigasi risiko yang timbul dalam situasi darurat," kata Agung melanjutkan.

Audit komprehensif dilakukan terhadap seluruh elemen keuangan negara (audit universe) terhadap respon pemerintah pusat dan daerah Indonesia terhadap pandemi Covid-19, dan menggabungkan tujuan dari tiga jenis audit, yaitu audit keuangan, kinerja dan kepatuhan.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat, anggaran penanganan Covid-19 yang telah digelontorkan negara telah mencapai Rp 1.035,25 triliun.

Profil Agung

Agung Firman Sampurna bukan nama baru di lingkungan BPK. Ia telah tujuh tahun menjabat di lembaga pengaudit itu sebelum terpilih sebagai Ketua BPK pada 2019. Pertama kali menjabat, ia didapuk sebagai anggota III BPK. Namun posisi itu hanya ia nikmati selama setahun. Pria kelahiran Madiun, 19 November 2019, ini kemudian didapuk menjadi anggota V BPK hingga 2014. Saat pergantian beberapa anggota BPK pada 2017, ia kembali terpilih. Ia lalu menjabat untuk periode keduanya hingga 2022. Agung berebut kursi dengan 32 peserta lainnya.

Namanya sudah dikenal lantaran ia anak seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Kahar Muzakir. Karenanya, dalam pemilihan anggota BPK, Agung memperoleh sokongan dari Senayan.

Sebelum menjadi anggota BPK, pada 2007, Agung pernah bekerja di Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Ia menempati jabatan fungsional di Pusat Kajian Sumberdaya Aparatur LAN pada 2007. Posisinya pindah ke Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN pada 2011. Dua tahun sebelum bekerja di LAN, Agung pernah menjadi Kepala Sub-bagian Program Sekretariat KPUD Provinsi Sumatera Selatan. Ia juga sempat bekerja sebagai staf sekretariat daerah di Kabupaten Banyuasin.

Di sektor pendidikan, Agung menamatkan S1-nya di Fakultas EKonomi Sriwijaya pada 1996. Sekolahnya berlanjut di Pascasarjana Universitas Indonesia. Ia mengambil program studi Administrasi dan Kebijakan Publik UI. Jurusan tersebut ia dalami kembali saat studi S3 di kampus yang sama. Selama menjadi anggota BPK, Agung pernah memperoleh penghargaan Bintang Mahaputera Nararya. Penghargaan itu diberikan oleh presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain kesibukan sebagai Ketua BPK, Agung Firman Sampurna resmi menjadi Ketua Umum PBSI periode 2020-2024. Agung terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) PBSI ke-23 yang digelar sejak Kamis (5/11/2020) hingga Jumat (6/11/2020) di JHL Hotel, Serpong.

Agung Firman Sampurna mengisi kursi kepemimpinan PBSI untuk empat tahun ke depan menggantikan Wiranto.