Zoom
Oleh Rihad pada hari Kamis, 08 Apr 2021 - 10:25:25 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemerintah Akhirnya Ambil Alih TMII, Inilah Kisah Sejatinya

tscom_news_photo_1617852325.jpg
Taman Mini Indonesia Indah (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akhirnya diambil alih negara. Tidak banyak yang tahu bahwa selama 44 tahun, TMII tidak pernah menyetor ke negara saat dikelola Yayasan Harapan Kita bentukan Tien Soeharto.

Kini pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara, mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2021.

Mensesneg Pratikno mengatakan berdasarkan valuasi Kemensetneg dan Kemenkeu, TMII yang memiliki luas 146,7 hektar memiliki nilai sekitar Rp 20 triliun. "Berdasarkan perhitungan Kemensetneg dan Kemenkeu valuasinya waktu tahun 2018 sebesar Rp 20 triliun. Jadi mungkin harga pasar bisa jauh lebih dari itu untuk saat ini apalagi nanti pascapandemi," jelas Pratikno saat konferensi pers virtual.

"Ini sudah pembicaraan cukup lama. Jadi kami menindaklanjuti rekomendasi dari beberapa pihak terkait termasuk dari BPK," ujar Pratikno.

"Dalam waktu 3 bulan, pengelola saat ini harus memberikan laporan pengelolaan kepada tim transisi dan pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi," ucapnya.

Meski ada upaya ambil alih oleh pemerintah, Pratikno memastikan operasional TMII tetap dibuka seperti biasa. Begitu pula dengan para karyawan tetap bekerja sebagaimana mestinya.

Ia menegaskan pemerintah berkomitmen kawasan TMII tetap menjadi pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana edukasi. "Bisa menjadi cultural theme park berstandar internasional yang diharapkan bisa menjadi jendela Indonesia di mata internasional," kata Pratikno.

Selain itu, pemerintah kemungkinan akan menggunakan sejumlah fasilitas di TMII sebagai pusat inovasi generasi muda. "Jadi sentra untuk mendorong inovasi, kerja sama dari para kreator dan inovator muda Indonesia," tuturnya.

Sementara itu Sekretaris Mensesneg, Setya Utama, menyatakan alasan TMII tidak menyetor ke kas negara karena pendapatan mereka minus. Setya enggan merinci masalah ini. Dia menyarankan agar menanyakan langsung kepada Yayasan Harapan Kita selaku pengelola.

Setya mengatakan, aset negara lain selalu memberi kontribusi. Seperti GBK atau kawasan Kemayoran. Pendapatan yang diterima aset-aset tersebut selama ini selalu disetor ke kas negara.

Perjalanan TMII

Mengutip laman TMII, Istri Presiden ke-2 RI Soeharto yaitu Siti Hartinah atau dikenal dengan Tien Soeharto menyampaikan gagasan pembangunan miniatur Indonesia pada rapat pengurus Yayasan Harapan Kita (YHK) di Jalan Cendana Nomor 8, Jakarta pada 13 Maret Tahun 1970.

Dia mengemukakan maksud dan tujuan tersebut pada penutupan Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia di Istana Negara yang juga dihadiri oleh Soeharto serta didampingi Menteri Dalam Negeri yang menjabat saat itu yakni, Amir Mahmud.

Kemudian, 30 Juni 1972, pembangunan dimulai tahap demi tahap secara berkesinambungan.

Pembangunan utama dilakukan berupa peta relief miniatur Indonesia berikut penyediaan airnya, Tugu Api Pancasila, Rumah Joglo, dan Gedung Pengelolaan yang disiapkan oleh Nusa Consultants.

Hingga akhirnya, kawasan wisata seluas 150 hektar ini diresmikan oleh Soeharto pada 20 April 1975.

Saat ini, terdapat 19 museum dibangun di TMII di antaranya, Museum Purna Bhakti Pertiwi, Museum Indonesia, Museum Olah Raga, dan Museum Transportasi.

Kemudian, Museum Penerangan, Museum Perangko, Pusat Peragaan Iptek, Museum Energi Listrik dan Energi Baru, dan Museum Asmat.

Selanjutnya, Museum Minyak dan Gas Bumi, Museum Keprajuritan Indonesia, Museum Pusaka, Museum Telekomunikasi, dan Museum Serangga dan Taman Kupu.

Lalu, Museum Timor Timur, Museum Fauna Indonesia dan Komodo dan Taman Reptil, Museum Bayt Al-Qur"an, serta Museum Istiqlal.

YHK sendiri dibina oleh Soehardjo, Bambang Trihatmodjo, dan Rusmono dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana sebagai Ketua Umum.

tag: #tmii  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...