JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta menilai bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan kebohongan besar terkait kerjasama PT Telekomunikasi Indonesia dengan Singapore Telecomunication Limited (Singtel). Meski itu untuk penggarapan e-government, namun masih bisa dilakukan di dalam negeri.

Sukamta lalu mengingat kembali janji Jokowi saat debat kampanye calon presiden saat Pilpres lalu. Menurutnya, Jokowi saat itu mengungkapkan bahwa membuat aplikasi atau program e-government itu mudah, cukup memanggil programmer dua minggu selesai.

"Seolah dulu ketika beliau menyampaikan. Itu, programmer-programmer lokalnya sudah jadi tidak perlu bekerja sama dengan negara lain. Tapi kok sekarang mau kerja sama dengan SingTel?" kata Sukamta kepada TeropongSenayan, Jakarta, Senin (16/6/2015).

Padahal, ujar Sukamta, soal e-government itu mencakup rahasia negara, sehingga sangat rentan dan bahaya jika bekerja sama dengan SingTel. Alasannya karena potensi bocornya rahasia negara cukup besar.

"Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi Pasal 7 (2) menekankan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan salah satunya untuk melindungi kepentingan dan keamanan negara," tandasnya. (iy)