Jakarta
Oleh untung ss pada hari Jumat, 19 Jun 2015 - 04:50:30 WIB
Bagikan Berita ini :

Surat Izin Melaut Belum Selesai, Nasib Nelayan Terancam

21nelayan demo.jpg
Nelayan di Semarang Demo beberapa waktu lalu (Sumber foto : dok teropongsenayan)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Surat Izin Menangkap Ikan tak kunjung selesai, ratusan nasib nelayan di Jakarta Utara terancam. Sebagian mereka sekarang bekerja serabutan untuk menyambung hidup.

"Ada yang jadi kuli angkut di pelabuhan, atau jadi kuli bangunan untuk bertahan karena sudah tiga bulan tidak bisa melaut," kata M Yusuf satu nelayan, Kamis (18/06/2015).

Mereka sudah mengurus surat izin menangkap ikan ke kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Jakarta Utara tiga bulan lalu. Tapi sampai kini belum rampung juga. Para nelayan khawatir kalau memaksakan diri melaut tanpa surat izin dianggap nelayan liar hingga ditangkap dan ditahan.

Yan Winata Sasmita, ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta berharap izin penangkapan ikan segera dikeluarkan. Karena sekarang ini nasib mereka seperti digantung.

Kepala Sudin Kelautan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara, Una Rusmana mendengar adanya ratusan nelayan belum memiliki izin melaut. Bahkan pihaknya sempat didatangi nelayan yang mempertanyakan perizinan itu. "Tapi kami itu wewenang PTSP bukan kami,” katanya.(ss)

tag: #surat izin melaut nelayan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...