Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 18 Mar 2023 - 14:12:20 WIB
Bagikan Berita ini :

Menkes Budi Tegaskan BPJS Tetap di Bawah Presiden

tscom_news_photo_1679123540.jpeg
Menkes Budi Gunadi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin setuju jika pasal 425 pada RUU Kesehatan mengenai BPJS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dihapuskan.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar setelah berkunjung untuk berdialog ke kediaman Budi Gunadi pada Kamis (16/03/2023), bersama Pengamat Ekonomi Faisal Basri dan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. “Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik,” terang Timboel.

Pernyataan pada Pasal 425 dalam RUU Kesehatan memposisikan BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN berada di bawah Menteri Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berada di bawah Menteri Ketenagakerjaan. Apalagi RUU Kesehatan ini pun memuat ketentuan tentang kewajiban BPJS melaksanakan penugasan Menteri.

Dalam dialog tersebut Menkes menyampaikan kepada Timboel bahwa dirinya setuju jika pasal 425 dihapus saja. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Menkes karena yang diperlukan hanya koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

Timboel menjelaskan jika Menkes hanya butuh koordinasi saja. “Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara Menteri dan BPJS,” imbuh Timboel.

Ini perkembangan yang baik, sebab, Menteri Kesehatan sudah sepakat bahwa pasal 425 RUU terkait Kesehatan BPJS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan penugasan serta laporan kepada Presiden melalui Menteri itu dihapus saja.

Timboel menambahkan, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) termasuk bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan, isinya adalah hal-hal teknis yang ada dalam Perpres. Misalnya Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN. Harapannya saat dinaikan menjadi draft RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dijamin oleh JKN.

“Menurut saya ga perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan kedepan akan berubah cepat. Apakah kedepannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup,” tutup Timboel.

tag: #menkes  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

Ketua Fraksi PKS Jazuli: Idul Fitri Momen Perkuat Nilai Kebangsaan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 12 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan Idul Fitri bukan hanya tentang perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan seperti ...
Berita

Mardiono Jaga Marwah PPP Lewat Gugatan yang Diajukan ke MK

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PPP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas torehan kurang memuaskan hasil Pemilu 2024. Langkah ini perlu diapresiasi karena PPP merupakan satu-satunya partai ...