Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Selasa, 23 Jun 2015 - 14:28:44 WIB
Bagikan Berita ini :

Tiga Anggota DPRD DKI Jadi Saksi Terkait Korupsi UPS

82UPS.jpg
Alat Uninterruptible Power Supply (UPS) (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta diperiksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Pemeriksaan ini dilakukan kemarin, Senin (22/6/2015).

Ketiga legislator daerah yang diperiksa adalah anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, yaitu Asraf Ali, Iman Satria, dan Lucky Satrawirya.

Asraf yang diperiksa sebagai saksi mengaku baru mengetahui telah terjadi penyelewengan dalam pengadaan UPS melalui pemberitaan media. Sementara, menurutnya, satuan kerja perangkat daerah DKI Jakarta yang menjadi inisiator pengadaan penyimpan daya tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

Dugaan korupsi ini UPS dalam Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 DKI Jakarta ini diungkap oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) saat melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Februari 2015 silam. Ahok menduga ada anggaran yang digelembungkan dalam pengadaan alat tersebut. (mnx)

tag: #Jakarta  #Ahok  #Korupsi UPS  #anggota DPRD Komisi E diperiksa  #Asraf Ali  #Iman Satria  #dan Lucky Satrawirya.  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...