Zoom
Oleh Mandra Pradipta pada hari Jumat, 26 Jun 2015 - 13:45:29 WIB
Bagikan Berita ini :
Tolak Revisi UU KPK

Pimpinan DPR: Jokowi tidak Punya Nyali, Hanya Sibuk Pencitraan

22yandri.jpg
Jokowi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak punya nyali dalam merevisi UU KPK, lantaran sibuk dengan pencitraan ke pencitraan lainnya. Padahal, lanjut Fahri, selama ini banyak UU KPK yang melanggar aturan hukum untuk menghalalkan segala cara agar bisa mentersangkakan seseorang.

"Jokowi takut dan tidak punya nyali. Dia lebih sibuk pencitraan daripada menyelesaikan masalah," kata Fahri di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Untuk itu, Fahri memperingatkan bila nanti ada masalah dengan KPK, pemerintah jangan datang ke DPR karena kalah dalam praperadilan.

"Jangan datang nangis ke DPR. Sudah tiga kali kalah dalam praperadilan, masih tidak mau direvisi," tandasnya.

Politisi PKS ini pun meminta semua pihak yang pernyataannya selalu beda didepan dan beda dibelakang dalam revisi UU KPK segera sadar dibulan Puasa, jangan sampai memiliki mental pengecut.

"Di bulan puasa, mental pengecut tinggalkan lah, kalau tidak punya nyali bilang saja ke publik," sarannya. (iy)

tag: #jokowi  #revisi UU kpk  #pencitraan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...