Oleh Ariady Achmad, Pengamat Sosial-Politik. pada hari Kamis, 23 Jan 2025 - 18:23:30 WIB
Bagikan Berita ini :

Muhammad Said Didu dan Perlawanan terhadap Oligarki: Momentum Kebangkitan Rakyat

tscom_news_photo_1737631410.jpg
(Sumber foto : )

Dalam sejarah perubahan peradaban, pergerakan pemuda sering kali menjadi penggerak utama. Namun, di penghujung tahun 2024 dan awal 2025, muncul fenomena baru: generasi tua mengambil peran signifikan dalam mengguncang tatanan yang dikuasai oligarki. Tokoh sentral dalam gerakan ini adalah Muhammad Said Didu, seorang figur publik yang kini dianggap sebagai "Pangeran Diponegoro abad ke-21." Perjuangannya melawan dominasi oligarki, yang salah satunya terkait dengan kasus "pagar laut" di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, telah menjadi sorotan publik.

Pagar Laut: Simbol Perlawanan terhadap Oligarki

Kasus "pagar laut" di PIK 2 menjadi titik awal gerakan besar ini. Proyek reklamasi yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar menuai kritik tajam. Pagar yang berdiri di atas lautan ini bukan hanya menjadi penghalang fisik, tetapi juga simbol nyata dari kekuatan oligarki yang menguasai sumber daya publik demi keuntungan pribadi.

Muhammad Said Didu memimpin perlawanan dengan keberanian yang menginspirasi banyak pihak. Melalui debat publik yang intens dan tekanan dari masyarakat, ia berhasil mendorong pemerintah untuk membongkar pagar laut tersebut. Meski mendapat perlawanan dari beberapa pihak, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, gerakan ini akhirnya mendapat dukungan dari Menteri Nusron Wahid. Dengan strategi yang disebut "gemoy," Nusron mempercepat proses pembongkaran.

Peran Pemerintah dan DPR dalam Kasus Pagar Laut

Perjuangan melawan pagar laut tidak hanya berhenti pada pembongkarannya. Publik menuntut transparansi dan keadilan, meminta pemerintah untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menteri-menteri terkait, bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terjun langsung ke lapangan. Titiek Soeharto, Ketua Komisi terkait, memimpin inspeksi bersama aparat pemerintah, menegaskan bahwa langkah tegas harus diambil untuk memastikan kasus ini tidak terulang.

Pertanyaan besar yang kini mengemuka adalah: apakah pemerintahan Prabowo Subianto akan mampu menunjukkan keberanian untuk menindak tegas pelaku-pelaku di balik proyek ini? Dalam suasana harap-harap cemas, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah dalam membersihkan elemen-elemen yang terindikasi terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Muhammad Said Didu sebagai “Pangeran Diponegoro Abad ke-21”

Narasi yang mengaitkan Muhammad Said Didu dengan Pangeran Diponegoro memberikan resonansi emosional yang kuat. Sebagaimana Diponegoro memimpin perlawanan melawan kolonialisme, Said Didu kini berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan oligarki modern yang mengancam kedaulatan rakyat. Ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga pertarungan nilai antara keadilan dan ketidakadilan, antara kepentingan rakyat dan dominasi segelintir elit.

Momentum Kebangkitan Rakyat

Kasus pagar laut telah membuka mata banyak pihak tentang pentingnya melawan dominasi oligarki. Gerakan ini menjadi momentum bagi kebangkitan rakyat, terutama dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Tidak hanya itu, perjuangan ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat sipil dan tokoh-tokoh yang berintegritas dapat memberikan hasil nyata.

Namun, perjuangan ini tidaklah mudah. Oligarki memiliki kekuatan besar, termasuk pengaruh finansial, media, dan politik, yang dapat digunakan untuk meredam gerakan. Oleh karena itu, keberlanjutan gerakan ini bergantung pada solidaritas rakyat, konsistensi figur pemimpin, dan keberanian pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran hukum.

Harapan ke Depan

Perjuangan Muhammad Said Didu telah memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Jika pemerintah benar-benar serius dalam menangani kasus ini, maka peristiwa pagar laut dapat menjadi tonggak sejarah dalam melawan oligarki di Indonesia. Sebaliknya, jika langkah ini hanya berhenti pada pembongkaran fisik tanpa pengungkapan aktor intelektual di baliknya, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat semakin tergerus.

Rakyat kini menanti dengan penuh harapan. Apakah ini akan menjadi awal dari era baru pemerintahan yang bersih dan berkeadilan, atau justru kembali menjadi cerita lama yang berakhir tanpa kejelasan? Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti: semangat perlawanan telah membakar jiwa rakyat, dan Muhammad Said Didu berdiri di garis depan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Opini

Mengungkap Polemik Kebijakan Jokowi-Aguan: Antara Kepentingan Oligarki dan Dampak bagi Rakyat Kecil

Oleh Ariady Achmad Pengamat kebijakan publik
pada hari Kamis, 23 Jan 2025
Kebijakan publik yang menyangkut Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul polemik terkait kasus pagar bambu laut di kawasan Pantai Indah Kapuk II (PIK II). Isu ...
Opini

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah perlu Jalan Tengah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Memasuki Bulan Januari  2025, kondisi ekonomi nasional dihadapkan dengan tantangan berupa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pergerakan nilai tukar hampir ...