Zoom
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Jumat, 10 Jul 2015 - 15:11:05 WIB
Bagikan Berita ini :

"Jokowi, Tunjukkan ke Publik Bahwa Presiden tak Boleh Dihina Seenaknya"

66yandri.jpg
Jokowi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mantan ketua relawan Bara JP Ferdinand Hutahaean mengatakan, polemik seputar adanya beberapa menteri yang diduga menghina presiden merupakan situasi dan kondisi yang wajar di tengah ramainya desakan publik terkait perombakan kabinet.

"Ya memang isu tentang ada menteri yang hina presiden ini kan menjadi isu menarik dan menjadi bahan bakar untuk reshuffle segera dan mutlak," ujarnya di Jakarta, Jumat (10/7/2015).

Dia mengingatkan, seandainya hal tersebut memang benar adanya, sangatlah tidak pantas dilakukan oleh menteri yang merupakan bawahan presiden.

"Adalah sesuatu yang sangat tidak pantas terjadi di belahan bumi manapun. Seorang menteri dituntut loyalitasnya pada presiden dan negara. Menghina presiden adalah menghina simbol negara yang artinya bahwa Si Penghina tersebut dapat dikategorikan sebagai penghianat," tandas dia.

Ia juga mengingatkan menteri yang sudah tidak sejalan dengan presiden, mestinya segera mundur.

Apakah itu terjadi karena presiden tidak tegas, Ferdinand menepis anggapan tersebut. Justru kata dia, ini lebih karena sikap dari para bawahannya.

"Sebetulnya ini bukan karena presiden tidak tegas, tapi kembali kepada karakter bawahannya. Jika karakter bawhannya memiliki attitude yang baik, maka tentu dia akan loyal dan hormat pada presiden tanpa syarat," tegas dia.

Ia juga menyarankan Jokowi agar membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap hal tersebut.

"Supaya jelas dan jernih bahkan jangan sampai menjadi mainan isu yang digulirkan oleh pihak yang punya kepentingan. Kita juga tidak ingin ada fitnah di tengah kabinet antar sesama menteri. Tapi jika faktanya memang benar demikian, ya presiden harusnya segera memerintahkan menteri bersangkutan untuk segera mengemasi barangnya dan mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya," tegas dia.

"Presiden perlu menunjukkan ke publik bahwa lembaga presiden tidak boleh dihina seenaknya apalagi oleh menteri." (iy)

tag: #menteri hina presiden  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...