Zoom
Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 23 Jul 2015 - 15:25:11 WIB
Bagikan Berita ini :

MUI Desak Mendagri Cabut Perda Larangan Pendirian Tempat Ibadah di Tolikara

4MUI-pusat.jpg
Kantor Pusat MUI (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Basri Bermanda mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mencabut peraturan daerah (Perda) terkait larangan mendirikan tempat ibadah di Tolikara.

"Perda seperti itu harus dicabut, masa diwilayah Indonesia ada yang gak boleh seperti itu (tidak boleh melakukan beribadah selain GIDI di Papua)," kata Basri di rumah dinas Kepala BIN Sutiyoso di jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2015).

Kendati demikian, dirinya mengakui belum tahu pasti bunyi Perda tersebut.

"Tapi memang ada bunyi Perda yang melarang umat beragama melakukan kegiatan keagamaan di daerah sana selain GIDI," ungkapnya.

Dia mengutarakan, bukan hanya agama Islam yang dilarang untuk melakukan kegiatan keagamaan di Tolikara, Papua tapi juga agama lain.

"Mulai dari agama Kristen juga tidak boleh melakukan kegiatan keagamaan disana," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendapati adanya Perda larangan mendirikan tempat ibadah di Tolikara. Mendagri langsung minta Bupati Tolikara untuk menyelidikinya.(yn)

tag: #mui  #mendagri  #insiden tolikara  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...