Saat ini kondisi ekonomi Indonesia mendekati krisis ekonomi tahun 1997/1998. Kurs rupiah tembus Rp 13.500 per USD, harga energi dan pangan bertengger melambung tinggi, PHK terjadi dimana-mana, daya beli rakyat terus anjlok dan ekonomi sektor riil makin lesuh.

Gejolak sosial dan kriminalitas mengalami ekskalasi. Disebelah lainnya, pengusaha menengah dan besar, juga pengusaha asing menahan diri bahkan banyak yang pindah atau lari ke luar negeri. Bahkan rupiah mereka juga ditukarkan ke USD.

Jika tidak ditangani dengan jitu dan cepat, maka kenyataan ini dapat mengakibatkan pemiskinan massal dan massif yang dapat bermuara terjadinya revolusi rakyat atau revolusi sosial akibat kelaparan massal.

APKLI mendesak Pemerintahan Jokowi-JK segera menjelaskan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia atas kondisi perekonomian Indonesia yang sesungguhnya, tak boleh ditutupi dan dibungkus dengan pencitraan belaka.

APKLI jauh-jauh hari telah memerintahkan PKL Siaga I Hadapi Krisis Ekonomi Indonesia. APKLI wajibkan PKL tetap berjualan dan tak indahkan provokasi pihak ketiga atau bangsa asing yang bermaksud memecah belah bangsa Indonesia.

Walau omzet terus menurun, namun PKL tetap melakukan adaptasi menyesuaikan dengan daya beli rakyat yang makin anjlok. Saat ini, ekonomi Indonesia makin terpuruk, kurs rupiah terhadap USD terus meluruh, daya beli rakyat terus melemah, terjadi PHK dimana-mana, properti mandeg dan ekonomi riil makin lesu.

Diberbagai daerah terjadi ekskalasi gejolak sosial dan kriminalitas. Apapun resiko dan kondisinya, PKL Siap Hadapi Krisis Ekonomi Indonesia sebagaimana telah terbukti pada kiris ekonomi 1997/1998.

Ketika itu, PKL tampil sebagai bantalan sekaligus pahlawan perekonomian nasional, sedangkan pengusaha besar dan asing terbirit-birit lari ke luar negeri mengembat BLBI.

Kami menilai pemerintah RI telah gagal melindungi penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Bahkan PKL, bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia yang sedang mengail rezeki halal untuk menghidupi keluarga digusur dan diusir dimana-mana dengan semena-mena, atau lazimnya Pemerintah telah melakukan double pelanggaran konstitusi.

Pemerintah terus menambah berat beban rakyat dengan melepaskan harga BBM ke mekanisme pasar, naikkan TDL dan LPG, naikkan pajak UMKM, dan harga pangan tetap melambung tinggi.

Semua itu menyebabkan pemiskinan massal dan massif terjadi dimana-mana. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian rakyat harus menguras tabungan dan menjual aset (tanah, rumah dan lainnya) dengan banting harga, itupun sulit terjual.

Untuk menjaga dan menyelamatkan perekonomian Indonesia, PKL merangkul elemen kekuatan bangsa lainnya, terus kerja keras dan cerdas, fokus dan sungguh untuk menjaga eksistensi dan keutuhan Bangsa dan Negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Apapun resikonya, PKL di garda terdepan untuk Indonesia. PKL selalu siap menghadapi kondisi apapun untuk eksistensi dan keutuhan Negara RI, termasuk menghadapi krisis ekonomi.(*)